Follow
Ratusan Demonstran di Makassar Desak Gaji Para Direktur BPJS Diturunkan
Merdeka.com - Ratusan demonstran yang terdiri dari warga miskin kota, buruh dan mahasiswa menggeruduk kantor BPJS di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (2/10). Mereka yang tergabung dalam Aliansi Gerak Sipakatau menyerukan turunkan gaji para direktur BPJS, sebagai solusi pengganti kenaikan iuran bulanan BPJS yang dinilai memberatkan masyarakat.
"Turunkan gaji direktur-direktur BPJS yang mencapai puluhan juta, bukan dengan menaikkan tarif iuran yang dampaknya terasa bagi pengguna BPJS khususnya masyarakat miskin kota," kata Daniel, salah satu orator.
Sementara ketua Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMI) Makassar, Ahmad Yani mengatakan, kalau memang semua upaya tidak bisa lagi dilakukan untuk menyelamatkan BPJS selain harus menaikkan tarif iuran, lebih baik dibubarkan dan dikembalikan layanan kesehatan ke Jamkesmas.
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Siapa yang membayar iuran BPJS PBI? Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, biaya BPJS terbaru akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mendorong perlindungan pekerja? Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Apa yang menjadi alasan protes buruh? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
"Alasannya defisit, defisit, yah jalan keluarnya bukan dengan menaikkan tarif iuran tapi evaluasi sistemnya. Kalau memang harus naik tarif, bubarkan saja BPJS dan kembali ke Jamkesmas," ujar Ahmad Yani.
Saat ini aksi dari pengunjuk rasa yang umumnya berpakaian serba merah itu masih berlangsung. Aparat kepolisian mengawal aksi ini.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mereka meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.
Baca Selengkapnya
Massa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.
Baca Selengkapnya
Puluhan dokter spesialis berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/8). Mereka menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinaikkan.
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.
Baca Selengkapnya
Yusup pun menyinggung soal kenaikan UMP DKI 2023. Kala itu, Heru bisa menaikkan UMP sebesar 5,6 persen.
Baca Selengkapnya
Lautan massa buruh tampak memadati ruas Jalan Jenderal MH Thamrin, Jakarta Pusat saat melakukan longmarch menuju kawasan Patung Kuda.
Baca Selengkapnya
Serikat Pekerja Kampus meminta pemerintah mengupayakan dosen-dosen di Indonesia memperoleh upah yang layak, yakni minimal Rp10 juta per bulan.
Baca Selengkapnya
Kepolisian juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Merdeka.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Selengkapnya
Kepolisian telah menerjunkan sekitar 1.100 personel .
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca Selengkapnya
Mereka mengkritisi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, setelah pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya