Ratusan Jenis Kosmetik Ilegal hingga Kedaluwarsa di Priangan Timur Disita

Merdeka.com - Ratusan jenis kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa dan tidak berizin diamankan Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Tasikmalaya, Jawa Barat. Kosmetik-kosmetik yang membahayakan bila digunakan itu diketahui diamankan dari sejumlah wilayah di Priangan Timur.

Kepala Loka POM Tasikmalaya, Jajat Setia menjelaskan bahwa ditemukan setidaknya 540 item atau 4.902 buah kosmetik ilegal yang kedaluwarsa, ilegal dan tidak memiliki izin. Kosmetik-kosmetik itu diketahui masih dijual di klinik, pasar, hingga toko kecantikan.

"Kami menyita dari 26 lokasi saat Loka POM Tasikmalaya bersama BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan kepolisian melakukan penertiban di sasaran sarana yang kami awasi. Barang-barang itu langsung kami sita," kata Jajat kepada wartawan, Rabu (3/8).

Dari seluruh kosmetik yang disita, 450 item atau 4.902 buah kosmetik tanpa izin edar, tujuh item atau 10 buah kosmetik kedaluwarsa, 18 item atau 101 buah obat tanpa izin edar. Untuk kosmetik tanpa izin edar, diketahui didominasi untuk rias wajah 69,93 persen, parfum 19,9 persen, dan untuk perawatan kulit 10,17 persen.

Jajat mengungkapkan bahwa di wilayah kerja Loka POM Tasikmalaya, ada 56 sarana yang diawasi oleh pihaknya. Dari jumlah tersebut, 24 sarana atau 43 persen diantaranya dinyatakan sudah memenuhi ketentuan, sedangkan sisanya tidak.

"Peredaran kosmetik ilegal, tanpa izin dan kedaluwarsa yang telah beredar secara luas masih dijual secara bebas terutamanya di pasar kecantikan, klinik, distribusi, distributor dengan jumlah 32 orang pemilik. Mereka semuanya itu tidak ditahan, namun tetap harus membuat surat pernyataan berisi tidak akan kembali mengedarkan maupun penjual kosmetik ilegal, kedaluwarsa dan tidak ada izin. Kita juga akan lakukan pembinaan," ungkapnya.

Ia menyebut bahwa peredaran kosmetik tanpa izin edar melanggar undang-undang nomor 36 tahun 2009, pasal 106 ayat 1. Yang melanggar dengan sengaja dan memproduksi atau mengedarkan, terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp15 miliar.

"Kepada masyarakat juga kami imbau untuk lebih selektif dalam memilih produk dengan menerapkan Cek KLIK, yaitu cek kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa produk," pungkasnya. (mdk/cob)