Ratusan miliar dana asing untuk kampanye antirokok di Indonesia
Merdeka.com - Wacana kenaikan harga rokok di Indonesia menuai polemik. Ada yang setuju, tak sedikit pula yang menolak. Kampanye antirokok memang sedang gencar.
Sejak dimulainya Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control yang disingkat FCTC, hampir negara-negara di seluruh dunia menekan peredaran tembakau. Bahkan, Kuba sebagai negara penghasil cerutu ikut serta dalam perjanjian tersebut.
Meski ikut menandatangani FCTC, namun Indonesia masih enggan untuk mengikuti jejak 183 negara yang sudah meratifikasinya. Presiden Joko Widodo beralasan, penolakan itu dilakukan untuk melindungi nasib petani tembakau.
-
Bagaimana Kemendag mendukung industri rokok? Mendag menambahkan, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tembakau dan cengkih dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dengan mengutamakan hasil petani dalam negeri.
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Siapa yang terdampak zat berbahaya rokok? Rokok telah lama dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, dan bukan tanpa alasan.
Namun kampanye antirokok terus bergulir. Banyak aliran dana dari pihak asing masuk ke Indonesia. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
Dikutip dari laman tobaccocontrolgrants.org, Bloomberg Initiative telah mengucurkan dana hingga Rp 105,308 triliun ke pelbagai LSM, universitas dan kementerian, termasuk Muhammadiyah. Jumlah uang yang diberikan bervariasi, tergantung bentuk kampanye yang dilakukan masing-masing lembaga.
Bloomberg Initiative sendiri merupakan program antitembakau yang didanai oleh Michael R Bloomberg. Lembaga ini menerima permintaan pasokan dana dari manapun, baik dari negara miskin, maupun berkembang.
Selain Indonesia, Bloomberg Initiative juga mendanai 13 negara lainnya, yakni China, Brazil, Meksiko, Vietnam, Rusia hingga Mesir. Di mana negara-negara tersebut diyakini memiliki tingkat konsumsi tembakau terbesar di dunia.
Berikut daftarnya penerima aliran dana untuk kampanye itu:
Dinas Kesehatan Bali Rp 2.110.664.190
Lembaga Demografi FEUI Rp 4.249.982.563
Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Rp 11.449.296.386
Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Rp 4.446.151.997
Indonesian Corruption Watch Rp 601.447.104
Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Rp 3.687.462.577
Lembaga Indonesia untuk Pembangunan Sosial Rp 4.266.939.106
Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tobacco Control Working Group Rp 16.315.338.387
Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Rp 9.344.551.888
Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Rp 10.706.785.014
Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang Rp 3.506.880.323
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali Rp 1.218.865.547
Lentera Anak Indonesia Rp 3.093.876.327
MEDICUSS Rp 373.945.208
Pusat Pengendalian Tembakau Muhammadiyah, UMY Rp 1.821.768.052
Komisi Perlindungan Anak Nasional Rp 10.584.425.691
Komunitas Antitembakau Rp 5.540.142.612
Raya Indonesia 339.622.553
Sekolah Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Udayana Rp 1.591.224.428
Pusat Penelitian Statistik, Ekonomi dan Sosial Negara-Negara Islam Rp 993.399.452
Yayasan Swisscontact Indonesia Rp 3.971.916.130
Badan Pengendalian Tembakau - Kenya Rp 1.337.315
Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia - Pusat Pengendalian Tembakau Rp 169.299.686
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Rp 11.247.480.827
Yayasan Pengembangan Media Anak Rp 461.853.907
Yayasan Pusaka Indonesia Rp 3.800.681.599
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaJanoe juga memperkirakan adanya potensi penurunan yang dapat terjadi jika pembatasan dan penyempitan iklan rokok diberlakukan.
Baca SelengkapnyaGus Ipul mengatakan bahwa pembangunan itu salah satunya dibiayai oleh pajak rokok. Dan yang menghambat pajak rokok ini adalah peredaran rokok ilegal.
Baca SelengkapnyaBea Cukai semakin gencar memberantas peredaran rokok ilegal di masyarakat. Rokok ilegal merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaIndonesia dapat mengurangi dampak negatif dari masalah merokok sambil tetap memberikan pilihan kepada perokok dewasa.
Baca SelengkapnyaPeredaran rokok perlu dikendalikan di tingkat masyarakat selaku konsumen.
Baca Selengkapnya"Beban kesehatan yang dikeluarkan karena penyakit paru kronis itu jauh lebih besar dari pendapatan Bea Cukai," kata Budi.
Baca SelengkapnyaDia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif
Baca SelengkapnyaDalam penyesuaian ke depan, yang didasari oleh alasan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan secara hati-hati dan kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan.
Baca SelengkapnyaRokok menjadi salah satu penyebab atau biang kerok kemiskinan di Indonesia.
Baca Selengkapnyapemaparan hasil studi menjadi kesempatan bertukar ilmu dan pengalaman dalam mengkaji strategi komunikasi yang tepat untuk mengatasi masalah merokok.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Baca Selengkapnya