Razia dinilai semena-mena, ratusan sopir taksi online gelar demo

Merdeka.com - Ratusan pengemudi taksi berbasis aplikasi menggelar aksi damai untuk menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek. Aksi ini digelar di parkiran MGK Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/08).

Koordinator Lapangan Car Community Online (CCO) Haji Endang Johnny Setiawan menyatakan, seluruh pengemudi online meminta Permenhub No. 32 Tahun 2016 dihapus. Sebab, aturan itu dianggap mengganggu seluruh pengemudi taksi online.

"Sosialisasi aturan ini dibilang Oktober, katanya masih dalam proses banding di Pengadilan Jakpus. Sangat mengganggu driver online, kalau bisa dihapus aja tuh peraturan," ujar Endang yang juga pengemudi Uber ini.

Selain itu, dia juga merasa keberatan tentang syarat pengubahan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pribadi menjadi milik perusahaan atau koperasi. Apalagi banyak sopir online yang menggunakan mobil rental dan mobil yang masih kredit.

"Keberatan jadi milik koperasi, bukan pribadi. Mobil pribadi sekitar 180, sebagian banyak yang masih dikredit, belum tentu mau terima nama lain, ada juga yang rental," kata dia.

Para pengemudi ini juga mengeluhkan razia yang dilakukan Dishub. Pasalnya, pada Sabtu (30/07) taksi berbasis online dirazia di Mal Kelapa Gading, Mal Of Indonesia, Matraman dan Arion (Jakarta Timur) dan ITC Cempaka Mas (Jakarta Pusat).

"Razia online tuh semena-mena, kayak dijebak. Di bandara juga sekuriti merazia. Lihat aplikasi, langsung dikandangin. Padahal surat kita lengkap," keluhnya.

Pengujian kendaraan juga turut mengalami penolakan. Dalam peraturan baru tersebut, kendaraan yang digunakan sebagai taksi online harus melakukan uji kelayakan kendaraan. Namun, menurut para pengemudi, ini tidak tepat sasaran dan begitu dipersulit.

"Kita ini rata-rata mobil masih baru, paling lama juga dua tahun. Giliran mau uji KIR ngumpulnya cuma di satu tempat di Pulogadung, ya numpuk. Kenapa enggak ada KIR keliling?" ujar dia.

Sebelumnya, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta angkutan berbasis aplikasi online memenuhi tiga syarat untuk beroperasi di seluruh Indonesia. Syarat tersebut di antaranya pengemudi surat izin mengemudi (SIM A) umum, surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan identitas yang jelas dan pengujian kendaraan bermotor (KIR).

Pasalnya, jika angkutan tersebut tak memenuhi tiga syarat akan ditindak tegas. Bahkan tiga kali melanggar aturan syarat itu, maka izin perusahaan itu akan dicabut.

(Linda Juliawanti)