Razia PNS bolos di Aceh, Satpol PP adu mulut dengan Polhut
Merdeka.com - Sedang asyik nongkrong di warung kopi pada jam kerja, puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di Aceh kocar-kacir bersembunyi saat digelar razia, di Banda Aceh, Senin (28/9). Bahkan di antara mereka ada yang melawan Satpol PP Provinsi Aceh.
Razia ini digelar pada hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Adha 1436 H. Sejak pukul 09.00 WIB, personel Satpol PP Provinsi Aceh berkeliling Banda Aceh dan mendatangi sejumlah warung kopi. Bila di warung kopi terlihat ada PNS sedang nongkrong, petugas segera menghampiri dan melakukan pendataan.
Saat didatangi, tidak sedikit PNS mencoba kabur dari petugas. Bahkan sempat ada yang terlibat adu mulut. Beragam dalih dilontarkan para PNS tertangkap basah nongkrong di warung kopi itu.
-
Siapa yang terjaring razia? Hasilnya, puluhan muda-mudi yang bukan suami istri terjaring razia saat asyik berduaan di sejumlah kamar kos.
-
Siapa yang menolak menjadi PNS? Samad mengungkapkan bahwasanya sang ibu memintanya menjadi PNS, namun ia menolak.
-
Bagaimana sistem kerja PNS Aceh selama PON? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring. Kemudian, pada 7-9 September, maka 100 persen pegawai, siswa bekerja atau belajar dari rumah (WFH) secara daring. Selanjutnya, kata Qahar, untuk 10-14 September, kembali 70 persen daring dan 30 persen tatap muka. Lalu, untuk 17-23 September, hanya 40 persen pegawai dan siswa bekerja serta belajar dari rumah, dan serta 60 persen luring.
-
Kenapa PNS di Aceh bekerja dari rumah saat PON? Kebijakan ini dikeluarkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mencegah penumpukan massa selama PON XXI.
-
Kapan PNS Aceh mulai WFH? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
Ada yang mengklaim baru saja keluar, lainnya berkilah sedang jam istirahat. Padahal saat dirazia petugas, waktu baru menunjukkan pukul 09.30 WIB. Satpol PP pun langsung mendata dan mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan diminta diambil di kantor Satpol PP-WH Provinsi Aceh.
Lain lagi saat petugas mendatangi warung kopi diberi nama Kantin Dinas Kehutanan Aceh. Ada beberapa PNS dan anggota Polisi Hutan (Polhut) sedang nongkrong sedang minum kopi.
Saat petugas tiba, ada beberapa PNS langsung melarikan diri masuk dalam pekarangan perkantoran Dinas Kehutanan yang bersebelahan dengan warung kopi. Akan tetapi, beberapa anggota Polhut tidak beranjak. Meski demikian, mereka bukannya mengakui mangkir dari pekerjaan, tetapi melawan petugas saat dilakukan pendataan.
"Kalau melawan naikkan reo saja, kita selesaikan di kantor saja," ucap Kasi Penegakan dan Penertiban, Satpol PP-WH Provinsi Aceh, Samsuddin, saat sejumlah anggota Polhut menolak didata.
Bahkan salah seorang anggota Polhut membentak supaya tidak mengambil gambar atas dirinya. Anggota Polhut itu terlihat marah-marah dan menolak didata. Mereka berdalih baru datang ke Dinas Kehutanan Aceh.
"Kami enggak mau tau, kami menemukan lagi duduk di warung kopi, tolong ambil KTP dan data, ini kami perintah Gubernur untuk menertibkan PNS berkeliaran waktu jam kerja," ujar Samsuddin dengan nada tinggi sambil menunjukkan surat tugas.
Lantas Satpol PP kembali melanjutkan ke warung kopi lainnya di Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Petugas pun kembali menemukan beberapa anggota Polhut dan PNS sedang nongkrong di warung kopi.
Petugas pun kembali mendata dan meminta KTP anggota Polhut tersebut. Lagi-lagi anggota Polhut sempat bersitegang dengan anggota Satpol PP. Mereka menolak untuk didata dan tidak memberikan identitas mereka.
"Banyak PNS berkeliaran di warung kopi, yang banyak kami temukan hari ini anggota Polhut, sudah kita data," ucap Samsuddin.
Adapun PNS maupun anggota Polhut didata dan diambil KTP sebanyak 30 orang, di sejumlah warung kopi di Banda Aceh dan sekitarnya. Mereka diminta datang ke kantor Satpol PP Beurawe, Banda Aceh guna mengambil kembali KTP.
"Yang kita ambil KTP, kita minta untuk ambil di kantor. Nanti di sana kita akan bina mereka," lanjut Samsuddin. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Upacara digelar secara In Absentia karena tidak dihadiri oleh Bripka SF.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaJenderal bintang dua menegaskan, Kapolsek lalai bertugas langsung dicopot
Baca Selengkapnyamenjatuhkan sanksi dengan menempatkan empat anggota polisi Polsek Metro Tanah Abang ke dalam penempatan khusus (patsus)
Baca SelengkapnyaAkmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca SelengkapnyaPegawai berinisial NAR dipecat usai diperiksa pihak Inspektorat lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaKasus menjerat Ipda Rudy bermula saat menyelidiki kasus dugaan penimbunan BBM. Kala itu, dia menjabat sebagai KBO Satreskrim Polresta Kupang.
Baca SelengkapnyaIpda Rudy Soik menduga pemecatan itu buntut kasus penimbunan BBM yang dia selidiki. Sementara Polda NTT berdalih banyak pelanggaran dilakukan Rudy.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengungkap peran Ipda Rudy Soik dalam membongkar kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaKakak kandung Ipda Rudy Soik, Veni Soik juga meminta tolong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaIa dimutasi menjadi Kasubbagrenprogar Bagren Polres Metro Jakarta Pusat. Posisi yang ditinggalkannya itu diisi oleh AKP Acep Atmadja.
Baca Selengkapnya