Reaksi Mendagri di tengah pusaran kasus korupsi kepala daerah

Merdeka.com - Data yang dipegang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjukkan, ada 77 kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, lebih dari 300 orang kepala daerah terkena masalah.

Data ini menunjukkan, Mendagri memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk membenahi birokrasi pemerintahan daerah. Dia meyakini, KPK tidak main-main dalam melakukan OTT terhadap kepala daerah. Langkah KPK pasti sudah memerhitungkan segala aspek.

"Enggak mungkin enggak (valid buktinya), yang 77 itu valid semua," ujar Mendagri.

Setiap kali ada kepala daerah yang tertangkap KPK dan ditetapkan tersangka, Tjahjo selalu berharap tidak ada korban lagi. Tapi harapan itu belum terwujud. Sederet nama kepala daerah masih menghiasi daftar OTT KPK.

Lalu, apa reaksi dan penjelasan Mendagri di tengah pusaran korupsi kepala daerah? Mendagri tidak ingin disalahkan atas banyaknya kepala daerah yang tertangkap korupsi atau menerima suap.

"Mendagri sekarang dan dulu itu beda lho. Hubungan kami dengan kepala daerah, hubungan kebijakan. Ini ada kebijakan dari pusat, hai gubernur, bupati, wali kota laksanakan. Supaya dalam membuat kebijakan di daerah ke bawah juga harus sinkron dengan pusat. Anggaran kami yang ngoreksi, itu saja. Tapi kalau harus ngontrol mereka selama 24 jam, agar jangan korupsi, mana bisa?" ujar Mendagri di Klaten, Jumat (22/9).

Dia sadar betul harus bekerja keras membenahi birokrasi pemerintahan daerah. "Perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal," singkatnya.

Menurutnya, banyak kepala daerah dari parpol yang terjaring kasus korupsi, merupakan kesalahan individu masing-masing. Dia meyakini, itu bukan sistem birokrasi ataupun kesalahan pembinaan di parpol.

"Partai enggak salah. Rekruitmen partai sudah bagus. Ada psikotesnya ada latihan calon pilkadanya, dibekali secara ideologis, sudah, kembali ke orangnya," paparnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/7).

"Sistemnya tidak salah. Sistem sudah benar, dipilih langsung oleh rakyat. Amanah dari rakyat. Kalau ada satu ketua yang kena OTT, jangan salahkan sistemnya dong. Salahkan orangnya," tegasnya.

Politikus PDIP ini mencontohkan, partainya selalu mendidik dan melatih kepala daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih. Kemudian, pihaknya juga akan meningkatkan materi pencegahan antikorupsi setinggi 50 persen.

"Setiap pilkada serentak sudah langsung kami diklat. Kemarin waktu kami rapat dengan KPK, modul pencegahan antikorupsi akan ditingkatkan 50 persen," ucapnya.