Redam Konflik, Lemhanas Ajak Komunikasi dengar Keluhan Warga Papua
Merdeka.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengatakan salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk meredam konflik yang terjadi di Papua adalah dengan memahami apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu.
"Kita buka babak baru untuk membuka komunikasi dengan saudara kita di Papua tentang apa sebetulnya yang menjadi keluhan mereka," ujar Agus di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (5/9).
Menurut dia, diperlukan pemahaman mengenai kultur dan cara berpikir masyarakat Papua, sebagai landasan bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Bagaimana Kemlu membantu menyelesaikan konflik? Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sidharta R. Suryodipuro, mengatakan resolusi konflik Myanmar akan dibahas oleh para pemimpin negara ASEAN, kendati pihak pemerintah Myanmar tidak mengutus delegasi resmi.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
Dengan adanya pemahaman tersebut, keputusan yang diambil oleh Pemerintah akan sejalan dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Papua, sehingga konflik akan lebih cepat terselesaikan.
"Sehingga cara berpikir keputusan, kebijakan yang diputuskan dari pusat, dari Jakarta itu sudah sejalan dan mudah diterima, karena sudah dikomunikasikan dengan mereka, dengan tujuan bahwa hal itu bisa diterima dengan cara berpikir mereka," ucap Agus.
Selain itu, Agus mengatakan bahwa penegakan hukum juga menjadi kunci utama untuk meredam konflik di Papua agar tidak berlarut-larut. Agus menilai hal tersebut dapat menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat Papua.
"Adanya penegakan hukum untuk bisa mencari siapa sebetulnya pelaku dari manapun dan menindaknya dengan pendekatan hukum," ujar Agus.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo sempat memuji cara humanis Polwan saat berhadapan dengan massa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaTengah malam, Presiden langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit membahas bentrok tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaJokowi pun menyoroti bentrok yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan anggota polisi.
Baca SelengkapnyaAda komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya