Reformasi Birokrasi KKP di Era Menteri Edhy Prabowo

Merdeka.com - Indikator Politik Indonesia merilis survei nasional terkait Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Ekonomi dan Pemerintahan di Masa Pandemi. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan pelaku usaha perikanan dan kelautan mengaku puas dengan kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Di kalangan sektor kelautan dan perikanan, penilaian terhadap Edhy Prabowo tinggi sekali. Jadi di kandangnya sendiri, di bagian stakeholder utama KKP, dia justru mendapat banyak kredit," ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kinerja Edhy Prabowo di sektor perikanan dan kelautan dinilai baik. Di sektor tersebut, Menteri Edhy berada di posisi teratas dengan raihan 41 persen, mengungguli Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Tohir yang berada di posisi 2 dan 3 dengan masing-masing memperoleh 34 persen dan 21 persen.

Para pelaku usaha yang menjadi responden totalnya 1.200 orang, terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di sembilan provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Para responden terbagi dalam tujuh sektor yakni pertanian non perikanan dan kelautan; perikanan dan kelautan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor; serta sektor pengangkutan dan pergudangan. Survei dilakukan melalui wawancara telepon selama 29 Juni sampai 11 Juli 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menilai Menteri Edhy layak mendapat penilaian tersebut. Menurutnya, Edhy adalah menteri yang mau mendengar dan solutif.

"Kenapa cukup baik tanggapan dari teman-teman? Mungkin, ini saya coba hadir netral dan objektif ya, bahwa Pak Edhy mau mendengar semua masukan dan mau mencari jalan keluar, solusi-solusi apa yang bisa diterapkan, apalagi di kondisi covid sekarang," terang Yugi saat menjadi narasumber dalam acara rilis hasil survei Indikator tentang "Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Ekonomi dan Pemerintahan di Masa Pandemi yang berlangsung virtual.

Yugi juga menilai Menteri Edhy paham betul persoalan di bidang Kelautan dan Perikanan lantaran pernah duduk di Komisi IV DPR. Misalnya persoalan cantrang dan benih lobster yang belakangan ramai diperbincangkan.

Penilaian positif lainnya, lanjut Yugi, Menteri Edhy mendorong reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengurusan izin kapal di atas 30 GT kini sudah bisa dilakukan online melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).

"Izin dulu agak lama, sekarang dengan adanya SILAT bisa online. Jadi tidak perlu bertemu untuk mengurus izin-izin," jelas dia. (mdk/ded)