Rekapitulasi KPU Banten Selesai, Bawaslu Soroti Kesalahan Administrasi

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah menyelesaikan rapat pleno terbuka penghitungan suara Pemilu 2019 pada pukul 02:00 WIB, Senin (13/5). Bawaslu menyoroti kesalahan administrasi pemilih di Banten.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, kesalahan administrasi ini terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Banten. Kesalahan administrasi terkait daftar pemilih, pengguna hak pilih dan daftar penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Hal itu membuat rekapitulasi berjalan 7 hari dan Banten termasuk 10 provinsi yang melewati tanggal 12 sebagai batas akhir," katanya, Senin (13/5).

Meski polemik kesalahan administrasi ini sudah mampu diselesaikan di pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Pihaknya meminta KPU membuat kronologis terjadi perubahan administrasi dan harus disampaikan kepada Bawaslu dan peserta Pemilu.

"Walau pun sudah selesai tapi kewajiban itu (kronologis) tetap jadi kewajiban. Dan kami meminta hasil rekapitulasi ini disebarkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk dan juga berbagai macam," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Banten Wahyul Furqon mengaku KPU telah melakukan perbaikan semua catatan dan rekomendasi dari Bawaslu terutama persoalan kesalahan administratif.

"Catatan penting sudah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Kota pada saat rekap," katanya.

Ia pun optimis semua peserta pemilu menerima hasil pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Banten dan ia pun mempersilakan kepada peserta yang belum puas dengan hasil rekapitulasi ini untuk melakukan gugatan di MK.

"Pendaftaran untuk melakukan gugatan itu tiga hari setelah selesai pleno rekapitulasi di tingkat nasional," tutupnya.