Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Reklamasi dihentikan, Menteri Siti pertanyakan asal pasir urukan

Reklamasi dihentikan, Menteri Siti pertanyakan asal pasir urukan Menko Maritim dan Ahok rapat reklamasi pantai Jakarta. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyarankan agar proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dihentikan sementara. Pihaknya akan melakukan audit pengawasan baik itu mengenai kelengkapan dokumen ataupun fakta di lapangan.

"Kita periksa dokumen dan lapangannya, nanti akan kelihatan apa syarat yang tak dipenuhi. Sama Banten dan Bekasi juga," ujar Menteri Siti di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (18/4).

Siti menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan bersikap fair menyikapi reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam audit pengawasan ini, pihaknya akan menanyakan juga urukan untuk reklamasi itu berasal dari mana.

Orang lain juga bertanya?

"Kita mau tanya urukan dari mana? Belum fix, harus dilihat secara fair," tegasnya.

Lebih lanjut, Siti mengingatkan, untuk reklamasi harus memperhatikan aspek lingkungan. Kata dia, tidak bisa reklamasi dilaksanakan lantaran karena urusan bisnis semata.

Untuk reklamasi Pantai Utara Jakarta, Siti menjelaskan, terdapat beberapa dokumen perencanaan yang harus segera diselesaikan. Antara lain rencana tata ruang laut nasional berikut KLHS, penetapan status kawasan strategis nasional perairan atau rencana tata ruang strategis Provinsi Pantura DKI.

Selanjutnya revisi rencana tata ruang KSN Jabodetabek berikut KLHS-nya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil provinsi DKI, Banten, Jawa Barat, berikut KLHS-nya. Kemudian penyelesaian Perda KSP dan Perda rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan perizinan.

"Agar KLHS koheren maka KLHS untuk provinsi DKI, Banten, Tangerang, Jawa Barat harus dikaji dan dianalisa secara simultan dan dimuat dalam satu dokumen yang berlaku untuk 3 wilayah tersebut," jelas Siti.

Seperti diketahui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti rapat dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam rapat ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga hadir.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah

Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.

Baca Selengkapnya
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo

Said dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Update Kasus Korupsi Impor Gula, Dirut PT SMIP dan Dua Pejabat di Dumai Dicecar Penyidik Kejagung
Update Kasus Korupsi Impor Gula, Dirut PT SMIP dan Dua Pejabat di Dumai Dicecar Penyidik Kejagung

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Baca Selengkapnya
Alasan Kejagung Periksa Mantan Gubernur Babel Diperiksa Terkait Kasus Timah
Alasan Kejagung Periksa Mantan Gubernur Babel Diperiksa Terkait Kasus Timah

Febrie mengatakan dari pemeriksaan itu, penyidik ingin mengetahui sejauh mana tata niaga timah ini yang dikelola.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi Komoditas Timah

Kejagung memastikan akan mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Kapolres Tangerang Respons Desakan Setop Periksa Said Didu: Kami Lindungi Hak Pelapor
Kapolres Tangerang Respons Desakan Setop Periksa Said Didu: Kami Lindungi Hak Pelapor

Amnesty International Indonesia (AII) meminta Polresta Tangerang tidak memproses laporan terhadap Said Didu.

Baca Selengkapnya