Reklamasi lanjut, Luhut jamin nelayan dapat kapal dan rumah
Merdeka.com - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa reklamasi pulau G, Teluk Jakarta yang ditentang banyak pihak itu lanjut terus. Alasannya, semua kajian soal reklamasi termasuk soal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) telah rampung.
"Semua sampai sekarang sudah beres, amdal sudah. Ada beberapa surat yang harus mereka selesaikan. Saya kira selesai dalam beberapa waktu ke depan," kata Luhut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
Luhut mengatakan, syarat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Amdal juga telah dipenuhi pengembang.
-
Mengapa DKI Jakarta bisa mencapai 100% Kelurahan Sadar Hukum? Hal itu tercermin setelah 267 kelurahan di DKI Jakarta telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Kata Yasonna, keberhasilan ini ini merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kapan Menteri ATR menyerahkan sertifikat PTSL di Kutai Kartanegara? Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
-
Kapan masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal habis masa jabatan pada 17 Oktober 2024.
-
Kapan APBD Kutai Timur disahkan? Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 telah disahkan. Pengesahan dilakukan setelah Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Ketua DPRD Kutai Timur Joni menandatangani dan berubah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
"Semua persyaratan yang diminta Kementerian LHK kepada pengembang untuk dipenuhi itu mereka penuhi sesuai jadwal waktu yang ada," terangnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah juga akan menjamin dan mengurusi nasib nelayan dengan baik. Luhut mengklaim, pemerintah akan menyediakan hunian, biaya untuk sekolah anak hingga kapal berjumlah 1.900 unit bagi para nelayan.
"Kami hitung ada 12 ribu. Semua akan diurus dengan baik. Mereka akan dapat rumah, kemarin sudah dipaparin. Mereka dapat bantuan sekolah anaknya. Apalagi ya, banyak. Kapal mereka sudah diberikan 1900-an kapal," klaim Luhut.
Tak hanya itu, Luhut menambahkan, para nelayan nantinya bisa melaut dengan jarak 10 hingga 12 kilometer dari lokasi mereka biasa melaut.
"Nanti mereka memang kalau di daerah itu tidak bisa melaut lagi. Karena sudah tercemar dari dulu. Jadi mereka melaut 10-12 kilometer dari tempat sekarang," ujar mantan Menko Polhukam ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Luhut turut mengungkapkan wajah baru Rempang usai masuknya investasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaProgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dipastikan berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, saat ini Pemprov Jateng serius menggerakan penguatan nelayan kecil dengan berbagai fasilitas dan program.
Baca SelengkapnyaDalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaProgram PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Adat Merauke, Papua, menyetujui dan sepakat atas pembangunan pelabuhan seluas 1 Km.
Baca Selengkapnya200 Rumah nelayan yang tadinya kumuh ini kini diubah menjadi rumah apung modern.
Baca SelengkapnyaSelain itu, harga solar subsidi dipastikan sebesar Rp6.500 per liter untuk semua SPBU.
Baca Selengkapnya