Follow
Reklamasi, direktur APL tak tahu jika harus bayar di depan ke DKI
Merdeka.com - Direktur legal PT Agung Podomoro Land, Miarni Ang mengaku tidak tahu menahu jika adanya pembayaran kewajiban kontribusi pengembang ke Pemprov DKI Jakarta. Meski Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan beberapa kesepakatan dengan pengembang.
"Enggak tahu kita. Kalau sampai ada (pembayaran) di depan itu kan enggak mungkin secara lisan harusnya ada tertulis," kata Miarni seusai diperiksa menjadi saksi untuk tersangka Mohammad Sanusi, Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro, Kamis (12/5).
Secara terpisah, Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama itu mengatakan pihaknya memang telah membuat perjanjian dengan sejumlah pengembang 17 pulau reklamasi untuk membayarkan kewajiban kontribusi. Padahal, belum ada kepastian hukum akan kelanjutan reklamasi termasuk berapa persen kontribusi yang harus dibebankan pengembang.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
Adapun pengembang yang mulai memberikan kontribusinya adalah PT Agung Podomoro Land, PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo. Dana kontribusi tersebut dipakai untuk membangun, seperti rumah susun sederhana sewa dan jalur inspeksi.
Ahok berdalih dana kontribusi memang sudah bisa diberikan ke DKI kerana ada perjanjian kerja sama. Kata dia, dana ini untuk menjamin kelangsungan ekonomi di Jakarta, mengingat pembahasan peraturan daerah (Perda) terkait reklamasi di Teluk Jakarta tak kunjung selesai yang berpotensi pada habisnya masa izin pelaksanaan dan prinsip pembangunan reklamasi.
"Ada payung hukumnya. Apa? Perjanjian kerja sama. Jadi sekarang gini, kita dalam UU nomor 30 2014, dalam administrasi pemerintahan, kita ini punya hak diskresi ketika pulau izinnya habis perlu disambung, Anda kalau enggak mau sambung berapa puluh ribu orang enggak kerja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta.
Namun, lanjut dia, si pengembang tidak bisa langsung mendapatkan perpanjangan izin. Mereka harus merealisasikan terlebih dahulu pembayaran kontribusi tambahan tersebut. Jika tidak, maka Ahok tidak akan memberikan izin tersebut.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Tarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya