Rekomendasi Multaqo Ulama Dinilai Bisa Mempererat Persatuan Pasca-Pilpres

Merdeka.com - Sejumlah ulama menghadiri acara Multaqo Ulama, Habaib dan Cendekiawan Muslim di Ball Room Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (3/5) malam. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menegaskan, acara Multaqo Ulama bukan sebuah kegiatan politik.

Dalam acara ini, para ulama mengeluarkan 8 rekomendasi. Secara umum, rekomendasi berisi ajakan umat Islam dalam menjaga stabilitas keamanan dan menghindari aksi-aksi inskontitusional pasca Pemilu 2019.

Pengamat Politik Ujang Komaruddin berpendapat rekomendasi forum multaqo ulama dapat mencegah bangsa Indonesia dari perpecahan. Rekomendasi yang dikeluarkan, menurutnya, juga dapat mendinginkan situasi politik sebelum dan sesudah pilpres.

"(Rekomendasi multaqo) sangat rasional dan sangat wajar," kata Ujang kepada wartawan, Minggu (5/4).

Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan dalam forum tersebut merupakan rekomendasi umum dan tidak berbenturan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sejumlah ulama dalam ijtima ulama III.

"Itu (rekomendasi multaqo) ya harus umum, kalau menabrak atau berhadap-hadapan dengan ijtima ulama ini berbahaya. Oleh karena itu rekomendasinya umum, misalnya menjaga persatuan, solidaritas, persaudaraan itu lebih penting," ujarnya.

Lebih lanjut, dia berpendapat multaqo tak bisa dilepaskan dari ijtima ulama III. Sebab, tidak akan ada multaqo jika tidak ada ijtima ulama III.

"Saya mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api kan. Jadi kita harus objektif dan terbuka saja menilai ini dan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Multaqo itu adalah respons dari rekomendasi ijtima ulama," jelasnya.

Ijtima ulama III, menurut Ujang, sarat kepentingan politik. Contohnya, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01. Atau menghentikan sementara real count KPU.

"Saya ingin melihat ulama tidak anti politik. Silakan berpolitik tapi politik yang mempererat, merekatkan persatuan umat," katanya.

Ujang menambahkan, hal yang terpenting dalam menyikapi Pemilu 2019 adalah menjaga persatuan bangsa. "Masyarakat sudah cerdas ya, justru kita fokus saja ini Ramadan pengumuman itu kan dilaksanakan pada bulan Ramadan 22 Mei. Artinya kita hablum Minallah menjalankan ibadah puasa lalu hablum minannas yakni berhubungan baik dengan sesama manusia. Jadi harus baik juga 01 harus baik ke 02," imbuhnya.

Dia mengingatkan jika salah satu kubu paslon capres-cawapres menemukan kecurangan atau tidak puas dengan hasil pemilu, maka ada jalur konstitusional yang bisa ditempuh.

"Kalau urusan nanti politik ikuti prosedur konstitusionalnya karena sudah ada aturan mainnya, Sudah ada undang-undangnya, sudah ada konstitusinya. Kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu," tandas dia.

Multaqo ini dihadiri oleh ulama sepuh Kiai Maimun Zubair (Mbah Moen), Habib Lutfi bin Yahya, Said Aqil Siraj, TGB Turmudi Badarudin, Kiai Anwar Iskandar, Nasaruddin Umar, Maskuri Abdulillah, Kiai Masdar F Mas'udi, Habib Salim Jindan dan lainnya.

Sejumlah rekomendasi multaqo itu diantaranya, menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan islam yang rahmatan lil alamin di indonesia dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain. Daripada menonjolkan perbedaan yang kontraproduktif selama dan sesudah ramadan sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyu dan penuh berkah.

Umat juga diajak untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab selama dan setelah bulan suci ramadan, selain mengganggu, dapat juga menghilangkan pahala puasa di bulan ramadan.