Rekonstruksi pasca bencana Kelud, Pemprov Jatim siapkan Rp 100 M

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan menyiapkan dana bencana sebesar Rp 100 miliar untuk rekonstruksi pasca bencana letusan Gunung Kelud kemarin. Dana yang diambil dari APBD itu, untuk memperbaiki rumah penduduk yang rusak, air bersih dan listrik.

Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo usai menggelar pertemuan dengan tim gabungan terkait penurunan status Kelud dari awas menjadi siaga, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis siang (20/2).

Orang nomor satu di Jawa Timur ini mengatakan, pasca letusan Kelud pada Kamis malam pekan lalu, tim telah menyiapkan anggaran rekontruksi pasca bencana Kelud. "Anggaran yang sudah kita siapkan dari APBD itu mencapai Rp 100 miliar lebih," kata Soekarwo .

Namun, lanjut Soekarwo , belajar dari kasus Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010 silam, dana Rp 100 miliar itu tidak diberikan secara langsung berupa fresh money.

"Belajar dari kasus Merapi, ketika bencana terjadi, warga diberikan uang sekitar Rp 4 sampai 5 juta per kepala keluarga, ternyata uang itu tidak digunakan untuk membangun rumah yang rusak, tapi digunakan untuk yang lain," ujarnya bercerita.

Untuk itu menurut dia dana tersebut akan disalurkan di pos-pos anggaran yang langsung digunakan untuk pembangunan. "Yang pertama adalah untuk perbaikan rumah, air bersih dan listrik," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Dia merinci, angka 100 miliar itu terdiri dari Rp 65 miliar untuk anggaran perbaikan rumah tidak layak huni, dan Rp 35 miliar untuk anggaran tak terduga bencana. "Jika digabungkan mencapai Rp 100 miliar," rinci dia.

Tak hanya angka Rp 100 miliar, khusus untuk bencana Kelud Pemprov Jawa Timur juga akan melakukan pengalihan manfaat sejumlah pos-pos anggaran, seperti bantuan senilai Rp 60 juta yang disalurkan di tiap desa dialihkan ke lokasi bencana. Kemudian bantuan koperasi wanita (Kopwa) juga difokuskan ke lokasi tersebut.

"Dari APBN, disiapkan Rp 4 miliar yang saat sudah disalurkan ke BPBD Jatim dan akan digunakan untuk evakuasi pengungsi Kelud. Sedangkan, untuk pembangunan tempat ibadah yang rusak akibat bencana akan dibebankan ke masing-masing kabupaten," papar Karwo.

Pakde Karwo juga memastikan teknis pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan untuk Kelud itu akan diawali pada hari Senin depan (24/2). Alasannya, pihak Pemprov terlebih dahulu melakukan verifikasi data di lapangan, yang akan digunakan sebagai acuan selama proses rekontruksi dilakukan. Dia akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak-pihak terkait.

"Pada pelaksanaannya nanti kita siapkan tim audit, untuk meminimalisir adanya penyelewengan. Tentu semua pihak juga harus ikut mengawasi pendistribusian anggaran ini, agar tidak terjadi kecemburuan sosial," tandas dia. (mdk/did)