Rektor UGM minta Jokowi dengarkan suara rakyat

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Rektor UGM Dwikorita Karnawati menilai langkah Presiden Joko Widodo menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dalam mencari penyelesaian sejumlah permasalahan bangsa, termasuk konflik Polri vs KPK sudah tepat. Menurut dia, memang seharusnya presiden mendengarkan suara rakyat, termasuk tokoh masyarakat dan akademisi.

"Itu sudah termasuk salah satu klausul yang kami rekomendasikan. Yang dilakukan presiden termasuk langkah maju dengan mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat, akademisi, LSM yang menjaga kemurnian langkah-langkah beliau," ujar Dwikorita kepada merdeka.com, di Sukoharjo, Selasa (28/1).

Terkait ucapan Jokowi, saat menggelar konferensi pers bersama sejumlah tokoh, belum lama ini, Dwikorita menilai langkah tersebut sebagai langkah maju. Apa yang diucapkan Jokowi merupakan awal ketegasan seorang presiden dalam rangka penegakan hukum. Dia meminta agar semua anak bangsa mendorong langkah Jokowi.

Orang lain juga bertanya?

"Itu awal dari ketegasan beliau. Perlu didorong terus dari semua pihak. Semua pihak harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok," katanya.

Rektor menyarankan agar Jokowi tetap bersikap tegas, berpegang pada konstitusi untuk menegakkan hukum.

"Bukan berarti kita membela pada Polri atau KPK, tapi bagaimana hukum itu berbicara, tegas ditegakkan. Agar lembaga-lembaga negara dapat dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga negara yang seharusnya mengawal konstitusi, keadilan termasuk mengawal pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu malam, (25/1) presiden mengingatkan bahwa KPK dan Polri harus menjaga wibawa institusi masing-masing. Saat acara tersebut Jokowi didampingi oleh sejumlah tokoh masyarakat seperti Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, Mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, dan mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie.

"KPK dan Polri harus bahu-membahu memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja dan semuanya tidak boleh sok di atas hukum. Jangan ada kriminalisasi. Saya ulangi, jangan ada kriminalisasi," tegasnya. (mdk/hhw)