Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rektor UNS Minta 1.756 Mahasiswa KKN Tak Berpolitik

Rektor UNS Minta 1.756 Mahasiswa KKN Tak Berpolitik Rektor UNS melepas mahasiswa KKN. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) melepas 1.756 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke berbagai wilayah, Selasa (15/1).

Ribuan mahasiswa tersebut akan disebar di 13 Kabupaten di Jawa Tengah, 5 Kabupaten di Jawa Timur, 1 kabupaten di Jawa Barat dan 13 Kabupaten di Luar Pulau Jawa serta 1 lokasi di Luar Negeri yaitu Sabah Malaysia. Mereka akan didampingi 80 Dosen Pembimbing Lapangan.

Dalam sambutannya, Rektor UNS, Prof Ravik Karsidi mengingatkan para mahasiswa agar selalu menjaga integritas nama baik almamater. Mahasiswa juga diminta untuk fokus melakukan pengabdian ke masyarakat sesuai tujuan dari program KKN. Demikian juga, mereka dilarang untuk berpolitik, serta mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihan mahasiswa.

Orang lain juga bertanya?

"Kontestasi politik, di negeri ini akan ada Pemilu. Tidak mudah bagi saudara untuk menempatkan diri, karena masing-masing saudara punya pilihan. Jangan sekali-kali saudara mengajak orang lain harus menjadi seperti saudara dalam hal pilihan atau kontestasi politik. Jadilah mahasiswa yang netral, hanya untuk anda sendiri jika bukan untuk yang lain. Berhati-hatilah dalam bersikap dan bertindak untuk hal ini," ujar Ravik.

rektor uns melepas mahasiswa kkn

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM), Prof Sulistyo Saputro selaku pengelola KKN menerangkan, pada perode X kali ini jumlah total lokasi yang digunakan sebanyak 151 Desa, 42 Kecamatan, 33 Kabupaten dan 14 Provinsi baik di Jawa maupun Luar Jawa.

Di Jawa Tengah lokasi yang dipergunakan untuk pelaksanaan KKN sebanyak 6 Kabupaten reguler yaitu : Kota Solo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Grobogan dan Sragen, KKN Kemitraan sebanyak 7 Kabupaten yaitu : Banyumas, Cilacap, Magelang, Wonosobo, Temanggung, Semarang dan Jepara.

Di Jawa Timur KKN sebanyak 3 Kabupaten secara reguler yakni Pacitan, Magetan dan Ngawi, mencakup 50 Desa, dan KKN kemitraan sebanyak 3 Kabupaten yakni Banyuwangi, Malang dan Gresik, mencakup 13 Desa. Sedangkan di Jawa Barat KKN berbasis kemitraan terdapat 1 Kabupaten yakni Bandung.

"Untuk penempatan KKN di Luar Pulau Jawa sejumlah 366 orang yang tersebar di 10 Provinsi, yakni meliputi Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Bali," jelasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Relawan Gibran Berkopyah Targetkan 15 Juta Suara dari Kalangan Santri di 7 Provinsi
Relawan Gibran Berkopyah Targetkan 15 Juta Suara dari Kalangan Santri di 7 Provinsi

TKD Prabowo-Gibran Bali Optimis Raup 50 Persen Suara,

Baca Selengkapnya
UKM dan 8 Universitas Malaysia Buka Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi Pertama di Indonesia
UKM dan 8 Universitas Malaysia Buka Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi Pertama di Indonesia

Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan 8 universitas ternama di Malaysia lainnya membuka Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi yang berlokasi di PIK2.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingin Masyarakat Lokal Kalimantan Dapat Persentase Khusus dalam Seleksi CPNS di IKN Nusantara
Jokowi Ingin Masyarakat Lokal Kalimantan Dapat Persentase Khusus dalam Seleksi CPNS di IKN Nusantara

Jalur seleksi CPNS yang diprioritaskan untuk masyarakat lokal Kalimantan

Baca Selengkapnya
Momen Keseruan Pelepasan KKN PPM UGM 2024, Ada Menteri PUPR hingga Pemecahan Rekor MURI
Momen Keseruan Pelepasan KKN PPM UGM 2024, Ada Menteri PUPR hingga Pemecahan Rekor MURI

Pak Bas juga tampak menghibur para mahasiswa dengan bermain drum bersama anak-anak muda lain.

Baca Selengkapnya
Kepala Desa Kayangan Sebut Tak Mengusir, Begini Buntut Kasus Viral Mahasiswi KKN Unram
Kepala Desa Kayangan Sebut Tak Mengusir, Begini Buntut Kasus Viral Mahasiswi KKN Unram

Mahasiswi KKN dikabarkan diusir warga dari lokasi KKN, lantaran menyebut gadis desa tak ada yang cantik di akun Instagram pribadi.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam akan Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus TPPO Mahasiswa Modus Ferienjob di Jerman
Menko Polhukam akan Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus TPPO Mahasiswa Modus Ferienjob di Jerman

Kasus TPPO berkedok program magang ke Jerman atau ferienjob diikuti ribuan mahasiswa dari 33 kampus.

Baca Selengkapnya
Konjen RI Bersama Direktur UT Medan Buka Orientasi Maba Universitas Terbuka di Penang
Konjen RI Bersama Direktur UT Medan Buka Orientasi Maba Universitas Terbuka di Penang

Sekitar 120 mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan ini di Auditorium Komjen, Penang, Malaysia.

Baca Selengkapnya
Ribuan Mahasiswa akan Demo di Istana Jumat Besok, Ini Isi Tuntutan Mereka
Ribuan Mahasiswa akan Demo di Istana Jumat Besok, Ini Isi Tuntutan Mereka

Saat aksi nanti, diklaim akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Pastikan Semua Kantor Pemerintah Akan Pindah ke IKN
Menteri Anas Pastikan Semua Kantor Pemerintah Akan Pindah ke IKN

Tahap pertama, jajaran deputi yang akan bertugas di IKN hanya yang memiliki tugas terkait fungsi pemerintahan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kopi Darat Formasi Indonesia Moeda, Mahasiswa di Jabar Konsolidasi Gerakan Nasional Generasi Muda untuk Pilpres 2024 Sekali Putaran
FOTO: Kopi Darat Formasi Indonesia Moeda, Mahasiswa di Jabar Konsolidasi Gerakan Nasional Generasi Muda untuk Pilpres 2024 Sekali Putaran

Kegiatan Kopi Darat Formasi Indonesia Moeda (FIM) dilaksanakan di Cafe Halaman, Kota Bandung pada, Senin (8/1/2024).

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Pindah, Awal Oktober 47 Tower Apartemen PNS, TNI dan Polri Selesai Dibangun
Siap-Siap Pindah, Awal Oktober 47 Tower Apartemen PNS, TNI dan Polri Selesai Dibangun

Sebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI/Polri dan 35 tower untuk PNS atau ASN.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ratusan Mahasiswa di Medan Unjuk Rasa Tolak Politik Dinasti
FOTO: Ratusan Mahasiswa di Medan Unjuk Rasa Tolak Politik Dinasti

Mahasiswa menolak praktik politik dinasti dan mengkritisi putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya