Relawan Badja merasa banyak dugaan pelanggaran selama Pilgub DKI
Merdeka.com - Tim relawan pasangan Basuki-Djarot (Badja) menemukan beberapa permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ketika Pilkada DKI Jakarta, Rabu lalu. Untuk itu, mereka meminta para warga DKI memakai media sosial guna menyampaikan pelbagai dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pencoblosan.
Salah seorang Relawan Badja, Elvi mengakui banyak TPS mengalami persoalan. Untuk itu, para petugas KPPS dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, segera melakukan pembenahan. "Ya banyak sekali kan kita lihat di TPS yang surat suara habis, warga kehabisan waktu. Ini KPPS yang harus dievaluasi. Juga KPUD-nya," ujar Elvi dalam keterangannya, Jumat (17/2).
Informasi dugaan pelanggaran selama pencoblosan Pilkada DKI, terutama berupa video, foto maupun tulisan dari lokasi kejadian. Selanjutnya unggah ke pelbagai media sosial dengan tagar #laporkan #jagapilkada2017 #pilkadaDKI2017 #hakpilih #hakwargaDKIJakarta #haksemuawarga
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Siapa yang ikut membantu Kapolresta Pekanbaru mensosialisasikan Pemilu Damai? Jeki menjelaskan Bawaslu yang hadir turut menjelaskan soal proses singkat tentang persiapan Pemilu.
-
Dimana pelipatan surat suara DPRD DKI dilakukan? Tumpukan surat suara DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemiilu 2024 yang telah dilipat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara, Selasa (2/1/2024).
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Elvi mengaku ad faktor internal dan eksternal menjadi persoalan dari saksi Badja. Maka dari itu, pihaknya bakal melakukan evaluasi kepada tim untuk perbaikan ke depannya.
"Kita mengalami hal itu ternyata ada saksidua yang datang terlambat dan tidak ada di tempat. Ini menjadi evaluasi internal. Saya dengar saksi dari PDI Perjuangan dipersulit. Ditanya tanda tangan kpps," jelasnya.
Selain itu, hal merugikan lainnya, seperti terjadi kertas suara habis, tidak diberikan C6 hingga hari H, TPS baru buka jam 12.30 WIB, dan lainnya.
Setidaknya dari data yang didapat dari tim Badja ada 13 TPS, yaitu TPS 21 Pegadungan, TPS 97 Kampung Gusti Teluk Gong, TPS Rusun Petamburan, TPS 04 Jamblang Jakarta Barat, TPS 89 Cengkareng, TPS 88 Cengkareng, TPS 13 Meruya Utara, TPS 47 Kelapa Gading.
Selanjutnya, TPS 28 Apt. Medit II, TPS 22 Sawah Lio, TPS 33 Kemayoran, TPS 96 Cengkareng, dan terakhir TPS 18 & 19 Petojo Utara.
Sementara, Badan Advokasi Hukum Partai (BAHU) Nasdem melihat terdapat pelanggaran serius berupa pelanggaran hak konstitusional di Pilgub DKI Jakarta. Temuan antara lain, berupa warga tidak terdaftar di DPT padahal pada pemilu sebelumnya telah ikut.
Ketua Umum BAHU Nasdem Taufik Basari alias Tobas menyatakan, sebenarnya masih ada ada banyak pola lagi. Untuk itu, harusnya mereka dapat menggunakan suara apabila telah memenuhi syarat membawa e-KTP atau suket dari Dinas Catatan Sipil juga membawa KK. "Tapi mereka tetap tidak dapat menggunakan hak pilih," ujar Tobas.
Tobas juga khawatir dengan para petugas KPPS. Terutama terkait petugas KPPS kurang profesional, terkesan dengan sengaja berbelit-belit kepada pemilih hendak memilih. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaTim hukum Ridwan Kamil-Suswono sedang menyiapkan materi gugatan ke MK.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengatakan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKubu RIDO mengklaim menemukan banyak kecurangan di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAziz pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersinergi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaAda pembagian sembako meliputi beras, minyak goreng, serta amplop kepada warga Jakarta di masa tenang.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada Kabupaten Cianjur diduga melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum, terutama asas jujur, adil, tertib, terbuka, akuntable dan profesional.
Baca SelengkapnyaLaporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca Selengkapnya