Relawan soal 'papa minta saham': Ini penghinaan buat Bangsa
Merdeka.com - Dalam transkrip rekaman versi panjang yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke anggota MKD, ada seseorang yang menyebut Presiden Joko Widodo bisa lengser jika tidak memperpanjang kontrak Freeport. Sudirman menyebut bila orang tersebut adalah pengusaha Riza Chalid.
Projo, relawan Jokowi kala Pilpres 2014 itu marah setelah mendengar hal itu. Projo memaknai bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami pertaruhan besar. Presiden sebagai simbol negara dicatut dan digunakan untuk minta saham Freeport.
"Pernyataan pengusaha minyak Riza Chalid yang menyatakan Jokowi akan lengser jika tidak memperpanjang Freeport jelas menyinggung harga diri bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (3/12).
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Budi mengungkapkan rakyat sudah pasti kecewa dan marah skandal 'papa minta saham' yang dilakoni Ketua DPR Setya Novanto terbongkar. Dirinya tak habis pikir nasib kepemimpinan nasional di atur oleh sebuah koorporasi asing.
"Kok makna kedaulatan rakyat di reduksi jadi hanya kepentingan satu entitas bisnis? Ini penghinaan buat bangsa besar seperti Indonesia. Ini penistaan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya," jelasnya.
Budi yakin bila Presiden Jokowi bersih dan tidak ada kepentingan soal Freeport kecuali untuk kepentingan bangsa. Pihaknya menyayangkan pihak-pihak yang menyalahgunakan kepercayaan.
"Harus di akui terlalu banyak hyna dan burung nazar di dalam pemerintahan Jokowi. Kami percaya presiden pasti tegas. Tunggu saja waktunya. Ini pertaruhan masa depan bangsa dan rakyat. Sebab rakyat makin cerdas dan bisa menilai dengan hatinya, siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab," tutupnya.
Seperti diketahui, dalam sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Menteri ESDM Sudirman Said dicecar soal isi transkrip rekaman pembicaraan saat Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid bertemu dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Hotel Ritz Carlton, SCBD beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu dilontarkan setelah seseorang meyakinkan Maroef Sjamsuddin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Anggota MKD dari PKB Acep Adang Ruhiat mempertanyakan ihwal pernyataan ini.
"Dalam transkrip ini ada yang bicara soal Jokowi akan lengser, menurut Anda siapa yang bicara?" tanya Acep di ruang sidang MKD, gedung DPR, Rabu (2/12).
Tak berselang lama, Sudirman Said menjawab dengan tegas. "Yang bicara Muhammad Riza," singkat Sudirman Said. Muhammad Riza yang disebut Sudirman Said tak lain Riza Chalid yang juga hadir dalam pertemuan antara Setya Novanto dengan Maroef Sjamsuddin.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menegaskan, masyarakat harus bergerak turun ke jalan dan jangan kembali sebelum kedaulatan rakyat berhasil diambil kembali.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, kedaulatan tetap ada di tangan rakyat
Baca SelengkapnyaPria kelahiran 5 Maret 1987 ini ikut turun ke jalan, berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.
Baca SelengkapnyaMegawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
Baca Selengkapnya"Memperbaiki nasib tidak bisa dengan menggerutu, tidak bisa dengan ngomel, tidak bisa dengan maki-maki dan caci maki."
Baca Selengkapnya