Remaja di Bali digilir dua sepupunya setelah dicekoki miras

Merdeka.com - Ni Made WS (17), remaja asal Desa Tianyar Timur, Kubu Karangasem, Bali, digilir dua orang sepupunya, Senin (1/8) lalu.

Dua pelaku yakni Made M (28) dan Gede M (20), ‎melakukan perbuatan kotor itu ketika MWS dalam keadaan mabuk. Hingga akhirnya kakak kandung korban menemukannya dalam keadaan bugil di sebuah bale-bale.

"Korban melaporkan tindakan asusila yang dilakukan dua pria dan masih ada hubungan saudara. Pengakuan korban saat tindakan asusila dilakukan dirinya dalam keadaan tidak sadarkan diri," ungkap Kasat Reskrim Polres Karangasem, AKP Noor Maghantara, saat dihubungi, Rabu (10/8).

Noor menjelaskan, peristiwa berawal ketika korban ikut pesta minuman keras yang digelar kedua pelaku di rumahnya. Korban yang sudah dalam keadaan mabuk hingga tak sadarkan diri, menjadi kesempatan dua pelaku untuk menggilirnya.

Usai melampiaskan nafsunya, korban ditinggalkan dalam kondisi tanpa busana. Hingga akhirnya kakak kandung korban datang dan membawa pulang.

Akan tetapi, korban mencabut laporannya di tengah kasus tersebut dalam proses penyidikan. "Korban mengaku tidak ada tekanan, murni keinginan dari dirinya dan keluarga untuk tidak melanjutkan perkara tersebut," ujarnya.

Kendati demikian, Noor menegaskan proses hukum tetap dilanjutkan meski korban telah mencabut laporannya. Dia menuturkan, tindakan tersebut melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga pelaku akan diproses untuk memberikan efek jera.

"Iya benar memang dicabut tapi proses hukum tetap jalan sesuai undang-undang dengan tujuan agar ada efek jera dan pelak tidak melakukan hal serupa lagi," ucap Noor.

Hingga kini, kedua pelaku masih tetap ditahan meski pihak korban mencabut laporannya.

"Pencabutan laporan ini setidaknya bisa memperingan hukuman pelaku sat masa persidangan nanti," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPPA Bali, Ni Nyoman Suparni mengatakan, jika korban tidak menerima ancaman dan tekanan selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, tindakan pencabutan laporan tersebut murni atas keinginan korban yang memilih langkah kekeluargaan.

‎"Memang sudah dicabut. Kita hanya melakukan pendampingan, dan melakukan penguatan mental. Masalah kasusnya dicabut atau tidak, itu hak korban. Saya tak memiliki hak untuk mengintervensi," tutup Suparni.