Rencana Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Disebut Sudah Ada Sejak Era Bung Karno

Merdeka.com - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta. Lokasinya disepakati berada di luar pulau jawa.

Salah satu daerah alternatifnya adalah Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Bahkan, Perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) rencananya pada Minggu (31/3) akan datang ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk meninjau sekaligus penilaian sebagai wilayah alternatif jika ibu kota pindah.

Politisi PDIP Dwisunu Hanung Nugrahanto menilai pemilihan Kota Palangka Raya menjadi alternatif ibu kota tepat. Sebab, sepengetahuannya, wacana Palangka Raya sebagai sebuah ibu kota sudah ada sejak zaman Bung Karno.

"Ya sejak Bung Karno meresmikan tugu di Pasar Pahandut, Palangka Raya di situlah sesungguhnya tata ruang ala Republik yang menekankan tata kota egaliter sedang dibangun oleh Bung Karno," kata pria yang disapa Anton ini dalam keterangannya, Selasa (30/4).

Menurut Anton, Palangka Raya juga merupakan kota yang terlepas dari dialektika pembangunan tata ruang jajahan Hindia Belanda, atau dengan kata lain murni rencana pembangunan tata ruang Republik.

"Jalan jalan di Palangkaraya besar dan lurus lurus ini erat kaitannya dengan pandangan Geostrategis Bung Karno dan di masanya bisa dilalui pesawat jet tempur Mig, apalagi Palangkaraya dibangun dengan visi sebagai pusat konektivitas di mana letak kota adalah di tengah tengah wilayah NKRI, sebagaimana dasar tata ruang Nusantara, tempat pengaturan kekuasaan memang seharusnya di tengah sebagai simbol keseimbangan yang mengayomi, Palangka Raya bisa dikatakan spirit Bung Karno soal Indonesia masa depan," ujar Anton.

Sebelumnya, Perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) rencananya pada Minggu (31/3) akan datang ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tim datang untuk melakukan peninjauan sekaligus penilaian sebagai wilayah alternatif jika ibu kota pindah.

"Kedatangan mereka untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait wacana Palangka Raya menjadi ibu kota pemerintahan," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, seperti dikutip Antara di Palangka Raya, Jumat (29/3).

Tim dari Kemenko Polhukam RI nantinya akan mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan penilaian terkait kesiapan Palangka Raya dari sisi politik, hukum maupun tingkat keamanannya.

Fahrizal menyebut, dalam kegiatan tersebut nantinya selain diikuti organisasi perangkat daerah terkait di lingkup pemerintah provinsi, juga akan melibatkan perwakilan korem, polda, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Katingan dan Gunung Mas serta instansi teknis terkait lainnya.

"Pada kesempatan itu, kami akan menyampaikan kondisi keamanan dari sisi penilaian pertahanan, sehingga pada akhirnya Palangka Raya benar-benar dinyatakan laik menjadi ibu kota pemerintahan," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, saat ini Palangka Raya sebagai calon ibu kota pemerintahan masih menjadi kandidat terkuat. Berdasarkan penilaian pemerintah pusat masih unggul jika dibandingkan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Sebelum rencana kedatangan Kemenko Polhukam tersebut, penilaian juga pernah dilakukan pada pertengahan tahun 2018 lalu oleh Badan Informasi Geospasial. Pada waktu itu tim yang diturunkan terbagi menjadi tiga untuk melakukan pemetaan.

"Pemetaan dilakukan terhadap sekitar 300 ribu hektare lahan yang kami siapkan untuk wacana ibu kota pemerintahan ini, untuk kemudian dibuatkan perencanaan ke depannya," kata Fahrizal.

Kedatangan Badan Informasi Geospasial merupakan permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Kami pun meminta kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat secara umum, untuk berpartisipasi serta mendukung wacana ibu kota pindah ke Palangka Raya agar bisa terwujud," katanya pula.

Sementara itu, Usai makan siang bersama karyawan PT KMK Global Sports I di Kelurahan Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (30/4), Jokowi menyebut ada tiga kandidat lokasi ibu kota. Pertama di Sumatera, kedua Sulawesi, ketiga Kalimantan.

"Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira-kira itu lah," ucapnya .

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui pemerintah belum memutuskan satu dari tiga kandidat ibu kota tersebut. Menurutnya, perlu kajian mendalam baik dari sisi lingkungan maupun ketersediaan air sebelum mengambil keputusan.

"Kita harus cek dong secara detail. Meskipun 3 tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa," ujar Jokowi.

Jokowi kembali memaparkan alasan dirinya menyetujui pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Pulau Jawa disebut tak mampu lagi mengatasi persoalan kepadatan penduduk, air dan lalu lintas.

"Kita ini memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah," kata dia.