Follow
Renggut nyawa ketua PGRI, ketua DPR kecewa pelayanan RS Mintohardjo
Merdeka.com - Fasilitas terapi oksigen atau disebut Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT) di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo, Jakarta terbakar pada Senin siang kemarin. Api diduga berasal dari korsleting listrik hingga menghanguskan ruang RUBT.
Satu korban dalam peristiwa itu ialah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga Ketua Umum PGRI Sulistyo. Ketua DPR Ade Komarudin merasa kecewa dengan pelayanan di RSAL hingga merenggut nyawa pasien.
"Terapi dikehendaki beliau dan lainnya supaya sembuh sehat dan ternyata malah malapetaka yang terjadi. Pelajaran di sana kita harus betul fasilitas umum pelayanan masyarakat diperiksa," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Politisi Golkar ini meminta agar standar pelayanan diperketat. Tujuannya, agar kecerobohan serupa tak terjadi lagi.
"Kami tentu berduka atas wafatnya beliau. Kita semua tentu pelajaran di sini tingkat keamanan di semua pelayanan umum kita betul-betul periksa. Tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang," tuturnya.
Seperti diketahui sebelumnya Ketua DPD Irman Gusman menjelaskan bahwa Sulistyo yang meninggal akibat insiden RSAL Mintohardjo, merupakan pekerja keras. Menurut Irman, Sulistyo bersamanya beberapa pekan ini sibuk menyusun konsinyering untuk penyandang disabilitas. Meski mulai kemarin Sulistyo sudah mengeluh tidak enak badan, namun hari ini dia tetap memaksakan diri bekerja.
"Kemarin sore kabarnya beliau merasa badannya kurang enak. Tapi tadi beliau masih menyusun konsinyering itu," kata Irman saat dihubungi, Senin (14/3).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, secara lugas mengungkit kasus perundungan diduga dialami Dokter Aulia Risma hingga meninggal dunia.
Baca Selengkapnya
Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.
Baca Selengkapnya
Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu
Baca Selengkapnya
Menkes tampak tak main-main dengan kasus ini. Dia ingin kasus semacam ini harus diusut tuntas dan memberikan efek jera.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril menegaskan, pihaknya tidak pernah menekan Dirut RS Dr. Kariadi Semarang.
Baca Selengkapnya
Ratu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.
Baca Selengkapnya
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnya
Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.
Baca Selengkapnya
Kemenkes juga meminta agar Undip mengontrol obrolan di grup WhatsApp peserta PPDS.
Baca Selengkapnya
DPR berharap dengan adanya permintaan maaf ini, pihak-pihak terkait akan lebih fokus dalam memperbaiki sistem agar mencegah perundungan.
Baca Selengkapnya
Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.
Baca Selengkapnya
Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko diberhentikan sementara dari aktivitasnya di RS Kariadi Semarang. Keputusan ini memunculkan protes dari sivitas akademika Undip
Baca Selengkapnya