Representasi nasionalis & Islam nusantara, Jokowi-Cak Imin dinilai pas buat 2019

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Puluhan anak muda di Solo mendeklarasikan diri sebagai Relawan KoCak (Jokowi-Cak Imin) Solo. Para relawan ini menghendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Keponakan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu dinilai pantas menjadi pendamping Jokowi karena beberapa alasan. Selain memiliki latar belakang Islam moderat, Cak Imin juga memiliki pengikut dalam jumlah besar sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

"Cak Imin itu cocok jika disandingkan dengan Jokowi yang merupakan representasi dari kekuatan nasionalis. Cak Imin ini sosok muda Islam yang moderat dan juga tokoh NU. Jadi lebih berinovasi dan lebih energik," ujar koordinator Relawan KoCak, Wisnu Arya, Minggu (26/11).

Orang lain juga bertanya?

Wisnu dan relawan menilai Cak Imin sebagai panglima santri yang dapat membentengi kaum radikal di Indonesia. Apalagi Jokowi sering disudutkan oleh kelompok radikal yang berupaya menjatuhkan nama Jokowi dalam Pilpres 2019.

Senada dengan Wisnu, anggota KoCak, Priyo Wasono menilai sosok Jokowi dan Cak Imin merupakan representasi dari kekuatan nasionalis dan Islam nusantara. Karenanya, Jokowi yang mewakili PDI Perjuangan dan Cak Imin mewakili PKB serta Nahdlatul Ulama (NU) dinilai tepat buat berpasangan sebagai capres cawapres di Pilpres 2019 mendatang.

"Dua arus besar tersebut saat ini menjadi mainstream dalam peta politik nasional. Demikian sikap politik kami, segenap pemuda dan pemudi Kota Surakarta yang tergabung dalam Relawan KoCak (Jokowi-Cak Imin) Kota Surakarta. Sekaligus kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bergabung dalam Relawan KoCak untuk mensukseskan Jokowi-Cak Imin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024," katanya.

Menurutnya, duet pasangan ini akan mampu mengatasi 'perang' kebencian yang menjurus pada fitnah dan produksi berita hoax.

"Karena banyak kalangan muda yang terpengaruh berita–berita yang tidak benar (hoax). Misalnya Presiden Jokowi adalah keturunan PKI, Pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpihak kepada umat Islam, dan isu-isu kelompok minoritas. Itu semua menghancurkan demokrasi," katanya.

Dia menilai demokrasi yang sudah berhasil dibuka sejak reformasi 98 telah jauh mengalami kemunduran dalam penerapannya di lapangan. Kebebasan berpendapat tidak dilakukan secara ilmiah dan beradab berdasarkan data atau fakta yang ada. Akan tetapi justru dilakukan dengan memanipulasi data menjadi sumber berita hoax yang menjurus ke fitnah.

"Dampak dari situasi nasional tersebut, selain banyak generasi muda yang terpengaruh, adalah munculnya kembali sikap apatis terhadap politik di kalangan generasi muda maupun masyarakat umum. Melihat politik sebagai sesuatu yang kotor dan tidak baik. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi kelangsungan NKRI," katanya. (mdk/dan)