Reshuffle perlu jika menteri tak bisa kerja sama dengan Presiden
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan peran Presiden dalam memastikan pembangunan berjalan di segala bidang lebih penting dibandingkan wacana perombakan anggota kabinet.
"Reshuffle kabinet mungkin perlu, tetapi peran orang nomor satu, peranan Presiden, itu yang paling penting," kata Hary Tanoesoedibjo dikutip Antara, Kamis (16/7).
Menurut Hary, berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dipersoalkan belakangan memang tidak lepas dari kerja para menteri pembantu presiden. Meskipun demikian dia menilai Presiden juga berperan memberikan arahan bagi para menterinya.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Apa harapan utama untuk kepemimpinan Presiden Prabowo? 'Selamat atas pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia dan Bapak Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden! Kami berharap kepemimpinan yang baru ini membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di semua lapisan.'
"Reshuffle perlu jika menteri tidak bisa bekerja sama dengan baik. Tapi peran pimpinan sangat penting untuk memberikan arahan, evaluasi, kerja tim yang solid," jelasnya.
Hary mencontohkan, seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan yang memiliki ratusan manajer harus mampu memastikan manajernya bekerja dengan baik sesuai visi dan misi perusahaan.
Hal serupa menurut dia, berlaku juga dalam level kabinet pemerintahan.
Sebelumnya wacana perombakan anggota Kabinet Kerja mencuat ditengah perlambatan perekonomian nasional belakangan ini. Menteri yang cukup mendapat sorotan untuk dirombak adalah bidang ekonomi.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaAdapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteirnya tidak ragu melaporkan pejabat di bawahnya jika tidak puas dengan kinerjanya.
Baca SelengkapnyaGolkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaDiketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga meminta jajaran menterinya untuk kembali menelusuri alokasi APBN dan mempelajari kembali Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya