Resmi jadi Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie tunggu arahan Menkum HAM

Merdeka.com - Mantan Kapolda Bali, Ronny F Sompie resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Namun, dia mengaku belum mendapat gambaran terkait tupoksi seorang Dirjen Imigrasi.

"Saya kan masih baru, harus diskusi dulu," kata Ronny di Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (10/8).

Dia mengatakan kalau dirinya akan langsung diberi arahan oleh Menkum HAM Yasonna. Sehabis itu, dia bakal menggelar rapat koordinasi.

"Setelah acara ini, Bapak menteri akan memberi arahan. Ada juga para Kakanwil (Kepala kantor wilayah) kami mau rapat koordinasi," terangnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan kalau dirinya sudah resmi melepas seragamnya dari Polri. Bahkan, dia menyerahkan penggantinya sebagai Kapolda Bali kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

"Saya kan sudah alih status, tadi sudah dibacakan (SK). Saya sudah mendapatkan NIP. (Kapolda Bali) masih menunggu pengganti saya, menunggu perintah Bapak Kapolri," tegasnya.

Namun, saat disinggung kenapa dirinya lebih memilih menjadi Dirjen Imigrasi ketimbang tetap berkarier di korps Bhayangkara, Ronny memilih bungkam. Dia bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan para awak media.

Sebelumnya, Menteri Yasonna H Laoly resmi melantik empat Dirjen di Kemenkum HAM dan enam staf ahli Manteri. Keempat Dirjen yang dilantik, di antaranya, Ronny F Sompie sebagai Dirjen Imigrasi, I Wayan Kusmiantha Dusak sebagai Dirjen Pemasyarakatan, Widodo Eka Thahja sebagai Dirjen perundang-undangan, serta Ahmad M Ramli sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual.

Sedangkan, Keenam pejabat ahli Kemenkum HAM yang ikut dilantik di antaranya Y Ambeg Paramarta sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi sebagai Staf Ahli Bidang Sosial. Kemudian Kabul Priyono sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Agus Hariadi sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ma'mun sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, dan F Hari Tamtomo sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.‎