Respons Ganjar Ada Kepala Daerah Hapus Anggaran Mobil Dinas Listrik
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak permasalahkan ada sejumlah kepala daerah yang menghapus anggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) listrik tahun 2024. Apalagi masih ada prioritas lain untuk anggaran tersebut.
"Enggak masalah, apalagi kalau masih ada prioritas lain. Tidak apa-apa daerah menentukan itu," katanya di Solo, Rabu (9/11).
Dia mengungkapkan, pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas tergantung kondisi masing daerah. Kalau memang anggaran tersedia, bisa disiapkan dan tidak dipermasalahkan.
-
Mengapa PLN dukung kendaraan listrik? “PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan,“ kata Darmawan.
-
Bagaimana PLN bantu pengguna kendaraan listrik? Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan layanan home charging untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.
-
Apa yang PLN lakukan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik? “PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan,“ kata Darmawan.
Artikel terkait Ganjar Pranowo juga bisa dibaca di Liputan6.com
"Saya sih setuju saja kalau itu ada. Tergantung kondisinya," terangnya.
Ganjar menambahkan, sejauh ini ada 3 kota yang menghapus anggaran pengadaan mobdin listrik. Yakni Kota Solo, Salatiga dan Kabupaten Kudus.
"Yang menghapus baru tiga, Solo, Salatiga dan Kudus. Selain itu belum ada," tutupnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Anak pertama Presiden Jokowi itu tak menganggarkan pembelian mobil listrik sesuai instruksi ayahnya.
"Sing tak hapus itu malah untuk wali kota dan wakil wali kota kita hapus. Harusnya tahun depan. Timbange tuku mobil nggo mbangun pasar atau taman cerdas (daripada beli mobil buat bangun taman cerdas," ujarnya.
Gibran menilai, pembelian mobil listrik hanya akan membuang anggaran. Sehingga dia pun menghapus anggaran pembelian mobil listrik untuk wali kota dan wakil wali kota pada tahun depan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemkot Surabaya memilih menggunakan skema sewa ketimbang beli baru karena dirasa lebih menghemat anggaran.
Baca SelengkapnyaKendaraan motor listrik untuk menekan buruknya kualitas udara Jakarta.
Baca SelengkapnyaUntuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaKakorlantas Irjen Pol Firman Shantyabudi mengusulkan pengadaan kendaraan listrik patroli untuk roda dua atau roda empat pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaUntuk tahap awal, ungkap Syafrin, akan ada 10 unit yang tersedia untuk patwal Dishub DKI.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca Selengkapnya