Respons Mabes Polri Soal Keraguan Novel Baswedan ke Tim Gabungan Penyidik
Merdeka.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menanggapi pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan yang meragukan kinerja tim gabungan yang baru dibentuk untuk mengusut kasus penyerangan dirinya. Dia meminta Novel menghormati lembaga resmi, termasuk Komnas HAM yang merekomendasikan pembentukan tim gabungan
"Saudara NB juga saya baca di media-media menolak tim gabungan ini, silakan. Kita harus menghargai lembaga resmi. Kami hargai koalisi masyarakat sipil. Terimakasih. Tapi tolong hargai dong lembaga independen seperti Komnas HAM," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).
Iqbal juga merespons siaran pers dan rekomendasi yang dikeluarkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Polri menghargai rekomendasi yang disampaikan kelompok yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu dan akan menjadikannya sebagai masukan dan petunjuk bagi penyidik.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Siapa yang bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang menjadi alasan Bobby Nasution meminta semua pihak diperiksa? 'Saya sudah minta diperiksa semua, baik kepala sekolah, termasuk guru,' ungkapnya, Rabu (20/9) usai menjadi Inspektur Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke -118 di Lapangan Benteng. 'Dia ASN, mengajar di SMP Negeri 15, tapi saya dapat informasi dia jarang masuk, lebih memilih mengajar di SMP swasta,' ungkap Bobby Nasution.
"Supaya lebih maksimal melakukan upaya-upaya kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menimpa saudara NB," tuturnya.
Namun Iqbal mengingatkan bahwa kasus yang ditangani kepolisian tidak bisa digeneralisasi sebagai hal yang mudah diungkap. Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung bukti dan petunjuk yang dimiliki.
Dia memastikan, penyidik Polda Metro Jaya serius mengungkap kasus tersebut. Dia juga menegaskan bahwa Polri terbuka terhadap segala informasi yang masuk dan siap diawasi kinerjanya.
Sebagai wujud keseriusan itu, Iqbal menuturkan, Polri menerjemahkan rekomendasi Komnas HAM dengan membentuk tim gabungan dalam mengusut kasus penyerangan terhadap Novel. Karena itu, dia meminta semua pihak menghormati kinerja tim gabungan yang telah dibentuk.
"Surat perintah Kapolri untuk tindaklanjuti Komnas HAM (masa tim gabungan) berlaku enam bulan. Target (pengungkapan) secepatnya, lebih cepat lebih baik. Prinsip kami adalah mengungkap kasus itu, membuat terang benderang. Sama ketika kami ungkap kasus yang melanda masyarakat lainnya dengan strategi yang kami miliki," ucap Iqbal.
Sebelumnya, nada kekecewaan diungkap Novel Baswedan terkait tim gabungan penyidik bentukan Polri. Ia mempertanyakan fungsi tim tersebut dalam kasus penyiraman air keras yang menimpanya.
"Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan Tim Penyelidik dan Penyidik. Bedanya apa dengan tim sebelumnya. Ini yang saya pertanyakan sebetulnya," tutur Novel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1).
Menurut Novel, alasan bersikukuh dengan pembentukan TGPF lantaran ditemukannya sejumlah bukti dan fakta bahwa kepolisian tidak sungguh-sungguh mengungkap siapa pelaku teror tersebut. Malah belakangan, beban pembuktian pelaku seakan diberikan kepada korban.
"Saya khawatir kemudian karena sengaja tidak diungkap, maka seolah-olah beban pembuktian ditempatkan kepada saya sebagai korban. Saya khawatir itu terjadi. Janganlah beretorika," jelas dia.
Reporter: Nafiysul QodarSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pidato yang dimaksud yakni komitmen Ketua Umum Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaNovel lantas menyindir Ketua KPK Firli Bahuri yang meresmikan sekaligus main badminton di Manado.
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaLaporkan ‘Tragedi Boyolali’ ke Komnas HAM, TPN Ganjar Mahfud Tuntut Bentuk Tim Independen
Baca SelengkapnyaKapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca SelengkapnyaRazman menilai ada ketidakprofesionalan terhadap tiga penyidik itu setelah kasus yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani naik ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaMabes Polri buka suara atas kasus pengeroyokan dilakukan puluhan Brimob kepada seorang anggota TNI.
Baca Selengkapnya"Kami sudah mengambil keterangan dari 9 orang, 4 dari anggota Dit Polairud, 3 Masyarakat dan 2 dari pelaku," kata Kabid Propam Polda Sultra, Mochammad Sholeh.
Baca SelengkapnyaApabila benar korban ditembak ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kasus ini juga bisa dilihat sebagai obstruction of justice.
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo meminta jajarannya jangan ragu menindak pelaku yang merupakan perwira polisi.
Baca SelengkapnyaKompolnas sudah membentuk dua tim untuk mengungkap kasus penembakan dilakukan AKP Dadang Iskandar.
Baca Selengkapnya