Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Restui Pilkada Serentak, Gugus Tugas Dinilai Tak Sejalan Lindungi Warga

Restui Pilkada Serentak, Gugus Tugas Dinilai Tak Sejalan Lindungi Warga Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow menyoroti sikap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang merestui pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember. Langkah itu, kata dia, tidak selaras dengan tujuan dan tugas dibentuknya Gugus Tugas.

Dalam pandangan dia, Gugus Tugas semestinya menjadi pihak yang memperhitungkan dan memberi saran terkait dengan perkembangan Covid-19 di Indonesia. Tentu dengan tujuan mulia untuk memastikan keselamatan rakyat Indonesia.

"Seberapa lama pandemi ini bertahan. Dan itu akan menjadi pertimbangan pengambil kebijakan atau seberapa serius pandemi ini dalam kepentingan keselamatan masyarakat," ujar dia, dalam diskusi daring, Kamis (28/5).

Orang lain juga bertanya?

Atas dasar tugas itulah, dia mempertanyakan sikap Gugus Tugas yang memberikan izin terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Padahal hal tersebut bisa berdampak negatif pada sisi kesehatan masyarakat.

"Tetapi yang muncul adalah (gugus tugas) memberi persetujuan dengan pilihan pemerintah untuk mengambil opsi mengadakan pilkada di bulan Desember," katanya.

Harusnya Lindungi Masyarakat

Langkah gugus tugas itu, lanjut dia, tidak sejalan dengan tugasnya sebagai pihak yang seharusnya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

"Jadi menurut saya ini logika yang tidak nyambung. (Gugus Tugas) Covid-19 itu kan dibentuk untuk menyelamatkan rakyat membangun kesadaran publik, memberi tahu tentang bagaimana mencegahnya, melarang orang untuk melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatannya dan masyarakat lain. Kan begitu logika satgas," ungkapnya.

"Tetapi kenapa satgas yang sehari hari menyarankan orang tinggal di rumah, physical distancing, tapi memberi saran supa Pilkada tetap dilaksanakan di Desember yang sebetulnya sulit sekali menghalangi orang tidak physical distancing," imbuh dia.

Langkah tersebut, lanjut dia, bisa saja membuat masyarakat bingung terkait tugas Gugus Tugas. Hal tersebut bisa saja berakibat pada turunnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2020.

"Jadi ini membingungkan menurut saya, saya kira masyarakat juga akan bingung. Karena itu akan makin menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat yang menyebabkan keengganan mereka untuk datang ke TPS. Kalau suasana pilkada di Desember masih suasana Covid-19," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Jenderal Tito Singgung Janji Paslon Pilkada
VIDEO: Jenderal Tito Singgung Janji Paslon Pilkada "Mantap, Kau Langsung Didemo Rakyat"

Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis

Baca Selengkapnya
Prioritaskan Pengamanan, Polisi Pantau Terus Situasi Selama Pilkada
Prioritaskan Pengamanan, Polisi Pantau Terus Situasi Selama Pilkada

Kepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat

Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat

Baca Selengkapnya
Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Komisi II DPR: Mengada-ada dan Lampaui Kewenangan
Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Komisi II DPR: Mengada-ada dan Lampaui Kewenangan

DPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko

"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
KSP soal Usulan Bawaslu Pilkada 2024 Ditunda: Pemerintah Tetap Ikut Skenario Undang-Undang
KSP soal Usulan Bawaslu Pilkada 2024 Ditunda: Pemerintah Tetap Ikut Skenario Undang-Undang

KSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tito Blak-blakan Banyak KPUD & Bawaslu Daerah Tak Netral: TNI - Polri Ketumpahan Cuci Piringnya
VIDEO: Tito Blak-blakan Banyak KPUD & Bawaslu Daerah Tak Netral: TNI - Polri Ketumpahan Cuci Piringnya

Menteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Jaringan Gusdurian: Pelanggaran Etika KPU Tidak Boleh Terulang
Jaringan Gusdurian: Pelanggaran Etika KPU Tidak Boleh Terulang

Pelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK

Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya