Restui Pilkada Serentak, Gugus Tugas Dinilai Tak Sejalan Lindungi Warga
Merdeka.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow menyoroti sikap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang merestui pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember. Langkah itu, kata dia, tidak selaras dengan tujuan dan tugas dibentuknya Gugus Tugas.
Dalam pandangan dia, Gugus Tugas semestinya menjadi pihak yang memperhitungkan dan memberi saran terkait dengan perkembangan Covid-19 di Indonesia. Tentu dengan tujuan mulia untuk memastikan keselamatan rakyat Indonesia.
"Seberapa lama pandemi ini bertahan. Dan itu akan menjadi pertimbangan pengambil kebijakan atau seberapa serius pandemi ini dalam kepentingan keselamatan masyarakat," ujar dia, dalam diskusi daring, Kamis (28/5).
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Mengapa peran pengawas pilkada 2024 penting? Pada Pilkada 2024, peran pengawas semakin penting mengingat dinamika politik yang semakin kompleks dan teknologi yang semakin canggih.
-
Kenapa Covid Pirola dikhawatirkan? Varian baru virus corona bernama Pirola tengah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Varian BA.2.86, yang dijuluki 'Pirola', adalah varian baru Omicron yang bermutasi dan memicu lonjakan kasus baru. Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi penting, menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine dikutip dari Al-Jazeera.
-
Apa tugas utama pengawas pilkada 2024? Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, pengawas memiliki tugas utama untuk mengawasi tahapan demi tahapan, mulai dari masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.
-
Kenapa undang-undang Pilkada serentak 2024 dibuat? Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan salah satu regulasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.
Atas dasar tugas itulah, dia mempertanyakan sikap Gugus Tugas yang memberikan izin terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Padahal hal tersebut bisa berdampak negatif pada sisi kesehatan masyarakat.
"Tetapi yang muncul adalah (gugus tugas) memberi persetujuan dengan pilihan pemerintah untuk mengambil opsi mengadakan pilkada di bulan Desember," katanya.
Harusnya Lindungi Masyarakat
Langkah gugus tugas itu, lanjut dia, tidak sejalan dengan tugasnya sebagai pihak yang seharusnya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.
"Jadi menurut saya ini logika yang tidak nyambung. (Gugus Tugas) Covid-19 itu kan dibentuk untuk menyelamatkan rakyat membangun kesadaran publik, memberi tahu tentang bagaimana mencegahnya, melarang orang untuk melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatannya dan masyarakat lain. Kan begitu logika satgas," ungkapnya.
"Tetapi kenapa satgas yang sehari hari menyarankan orang tinggal di rumah, physical distancing, tapi memberi saran supa Pilkada tetap dilaksanakan di Desember yang sebetulnya sulit sekali menghalangi orang tidak physical distancing," imbuh dia.
Langkah tersebut, lanjut dia, bisa saja membuat masyarakat bingung terkait tugas Gugus Tugas. Hal tersebut bisa saja berakibat pada turunnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2020.
"Jadi ini membingungkan menurut saya, saya kira masyarakat juga akan bingung. Karena itu akan makin menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat yang menyebabkan keengganan mereka untuk datang ke TPS. Kalau suasana pilkada di Desember masih suasana Covid-19," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaDPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.
Baca Selengkapnya"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang
Baca SelengkapnyaPesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya