Revisi Otsus, DPR Minta Pemerintah Dialog dengan Tokoh Papua

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat presiden tentang revisi UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuka dialog dengan tokoh Papua dan Papua Barat. Agar tercipta keselarasan pandangan dan sikap atas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah agar terus membuka dan melakukan komunikasi dengan para tokoh Papua dan Papua Barat, sehingga terbangun keselarasan pandangan dan sikap dalam menjalankan pembangunan di papua dan papua barat," katanya saat pidato penutupan masa sidang di rapat paripurna DPR RI, Jumat (11/12).

Dia mengatakan, pimpinan DPR telah mendorong pemerintah evaluasi Otsus Papua secara menyeluruh. Politikus PDIP ini mendorong Otsus Papua meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Pimpinan DPR telah mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Otsus Papua secara menyeluruh, sehingga tujuan Otsus yaitu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif," jelas politikus PDIP itu.

Revisi Otsus Papua telah masuk Prolegnas 2021. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menyatakan surat presiden itu telah masuk. DPR akan menindak lanjuti saat masa persidangan dibuka kembali pada Januari 2021.

"Surat ini tentu akan kami jalankan secara mekanisme dan tata tertib yang berlaku dalam masa sidang yang akan kita lakukan secara bersama-sama tanggal 10 januari 2021," ujarnya.

Salah satu perubahan Otsus Papua adalah besaran dana yang naik menjadi 2,25 persen. Serta tata kelola yang diubah diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan Perda Otsus Papua.