Revisi UU KPK batal dibahas, DPR dalih mau dengar usulan rakyat

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan menunda pembahasan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya pembahasan tersebut akan dilakukan hari ini.

Anggota Baleg DPR yang juga pengusul revisi UU KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan penundaan tersebut akan dijadikan pihaknya untuk mengadakan audiensi dengan lapisan masyarakat yang menolak revisi UU KPK.

"Ini ditunda pembahasan sambil kita terima usulan-usulan dari masyarakat. Ada masyarakat yang usul monggo sampaikan ke DPR," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Nantinya, kata dia, masukan itu bisa diberikan melalui rapat dengar pendapat, diskusi biasa maupun menyerahkan draft revisi UU KPK yang telah disempurnakan melalui naskah akademis. Dia mengaku berjanji masukan dari masyarakat tersebut akan didengar oleh pihaknya untuk membenahi pasal per pasal yang dikecam.

Selain masyarakat, Masinton mengaku pihaknya akan meminta masukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Nanti masukan-masukan kita adopsi dalam revisi UU KPK itu. Baik dari KPK dan LSM-LSM. Masukan bisa disampaikan ke Komisi III, bisa ke Baleg, bisa ke fraksi-fraksi atau DPR yang akan mendatangi masyarakat," tambahnya.

Politikus PDIP ini menyatakan keputusan menerima masukan dari masyarakat sebelum memulai pembahasan revisi UU KPK diupayakan agar DPR tidak dianggap melemahkan KPK. Padahal, dia mengklaim revisi UU KPK justru akan menguatkan KPK.

"Agar tidak dianggap melemahkan. Tanggung jawab pemberantasan korupsi kan bukan menjadi satu pihak. Tapi semua, termasuk masyarakat dan LSM," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ditunda. Sebab draf yang disampaikan oleh para pengusul dinilai belum sempurna.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya menunggu penyempurnaan draf dari pengusul yakni PDIP, NasDem, Golkar, PKB, Hanura dan PPP. Menurut dia, dalam pembahasan usulan itu, banyak menimbulkan perdebatan di dalam rapat Baleg DPR RI.

"Iya ditunda menunggu penyempurnaan dari pengusul," kata Firman saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/10).