Revisi UU KPK, Istana Minta Publik Tak Khawatir karena Jokowi Belum Respons

Merdeka.com - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masih digulirkan oleh DPR. Banyak pro dan kontra dalam revisi tersebut, publik pun khawatir dengan hal tersebut akan melemahkan lembaga antirasuah. Staf Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim pun meminta kepada publik agar tidak khawatir.

Sebab menurut dia pembahasan tersebut, pemerintah akan memberikan pandangan. Jika pemerintah setuju, kata dia, baru akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu membuat panitia kerja dan panitia khusus untuk mengkaji.

"Menurut saya ini, kan kalau kita mengerti tata cara proses pembahasan UU di DPR, harusnya kekhawatiran itu tidak diperlukan. Karena pemerintah sendiri belum merespons, belum memberi pandangan umum," kata Ifdhal di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).

Dia juga mengklaim hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mendapatkan naskah rancangan tersebut. Sebab itu, Ifdhal meminta kepada publik agar menunggu.

"Karena ini merupakan inisiatif DPR, mereka tentu di akhir sidang ini coba mengangkat lagi bagaimana memutuskan ini. Bukan berarti harus diketok. karena itu harus ada pendapat pemerintah juga terhadap RUU inisiatif DPR. kemudian kan belum pernah juga dibahas daftar inventaris masalahnya apa, DIM-nya. jadi itu masih jauh itu," ungkap Ifdhal.

Sebelumnya pihak KPK menganggap rencana DPR tersebut sebagai tanda-tanda 'matinya' lembaga antirasuah itu.

"Tentu ini merupakan lonceng kematian bagi KPK sekaligus memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi," kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9).

Yudi menyebut, saat ini tidak ada masalah krusial di KPK sehingga harus ada kebutuhan revisi UU KPK. Justru saat ini KPK sedang giat memberantas korupsi terbukti dalam dua hari ada tiga operasi tangkap tangan (OTT).