Follow
Revisi UU KPK, PDIP-PKS usul dibuat matriks penguatan & pelemahan
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa fraksinya sudah menyiapkan draf akademis revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, usulan dari partainya beberapa kali berubah demi mengakomodasi masukan dari publik.
"Saya yakin, apa yang diharapkan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan DPR dan KPK. Pemberantasan korupsi harus ditempatkan di good governance juga. Maka harus dilakukan harmonisasi," kata Hendrawan di dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).
Wakil Ketua Fraksi PDIP ini meminta agar disiapkan semacam rancangan grafik yang berkaitan dengan revisi UU KPK. Sebab dari sana akan diketahui apa konsekuensi perubahan dan sejauh mana bisa menguatkan atau melemahkan.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa saja yang dilarang dalam renovasi rumah KPR? Tidak hanya soal IMB, renovasi rumah KPR juga tidak boleh sampai merusak atau menutupi fasilitas umum (fasum) perumahan.Misalnya saja area parit atau selokan, kegiatan renovasi rumah tidak boleh merusak area tersebut karena bisa berdampak pada kenyamanan penghuni lain.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Bagaimana cara Menkominfo memastikan revisi UU ITE jilid II tak semena-mena? Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) itu menyampaikan pemerintah akan membuat ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal dalam revisi UU ITE yang dianggap bermasalah. Dia memastikan tak akan semena-mena dalam menerapkan revisi UU ITE jilid II ini.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Mengapa penting untuk menjaga konsistensi? Konsistensi merupakan sifat atau kondisi di mana seseorang tetap berpegang teguh pada tujuan, nilai, atau pola tertentu sepanjang waktu tanpa terpengaruh oleh hal-hal lain yang dapat mengalihkan fokus.
"Supaya tidak menimbulkan pro-kontra penguatan atau pelemahan. Tolong disediakan matrik untuk setiap perubahan yang diusulkan dan apa konsekuensinya. Penyadapan harus diatur, jika tidak akan semena-mena," ujarnya.
Sementara anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan masukan yang diberikan Hendrawan. Dia menganggap korupsi sebagai musuh bersama dan proses revisi UU KPK merupakan uji coba kenegarawanan.
"Perlu kita buktikan segala usulan UU apapun berangkat dari naskah akademis dan konsep RUU yang jelas. Naskah akademis tidak beda dengan SWOT. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, juga apa ancaman," ungkapnya.
Dia yakin bahwa UU KPK harus direvisi. Sebab peraturan harus seiring dengan perkembangan tata kelola good governance.
"Kekuasaan itu memang perlu diawasi, dikelola, cek and balance agar bisa berjalan sesuai harapan," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya
Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan baru pada batas usia capres-cawapres belum sepenuhnya final.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca Selengkapnya
Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).
Baca Selengkapnya