Revisi UU KPK, Presiden Jokowi di Pihak Mana?

Merdeka.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil sikap tegas terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi diminta berbicara di depan media terkait sikapnya atas revisi UU KPK.

"Usul saya, presiden harus berpidato di depan teman-teman media menyatakan kejelasan sikapnya apakah dia berencana terlibat dalam upaya mengubah UU KPK yang berujung matinya KPK, atau Presiden mewakili aspirasi publik menolak perubahan ini," kata Feri di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9).

Menurut Feri, sudah seharusnya Jokowi mengambil sikap tegas terhadap revisi UU KPK. Pasalnya, selama ini sikap Jokowi selalu tidak tegas.

"Mestinya presiden sebagai alternatif aspirasi publik dalam pembentukan peraturan UU menolak gagasan perubahan atau revisi dari UU KPK. Sikapnya tegas ini harus tegas. Selama ini Presiden selalu swing ya. Tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini," ungkapnya.

Diketahui, DPR sudah menyepakati untuk merevisi UU Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai inisiatif DPR. Revisi itu juga dijadwalkan selesai pada akhir September mendatang.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengakui tanpa adanya surat presiden (Surpres), maka revisi UU KPK tidak mungkin dibahas. Oleh karena itu, DPR menghormati apa pun keputusan Presiden Joko Widodo, meski nantinya presiden menolak mengeluarkan Surpres.

"DPR selalu menghormati, kalau tidak keluar Surpres Pak Presiden tidak mau memilih menteri teknis untuk membahas bersama, kan enggak bisa dibahas juga (RUU KPK)," kata Arteria di kawasan Menteng, Jakpus, Sabtu (7/9).

Arteria menyebut DPR hanya menawarkan revisi sebagai kewajiban dan untuk memperkuat KPK. "Kami sudah menawarkan ke publik ya sebagai kewajiban moral, konstitusional dan kewajiban moral kami perlu dilakukan perbaikan institusi KPK dan saatnya sekarang dengan pertimbangan yang kami rasa cepat," ujarnya.