Revisi UU KPK, Wakil Ketua KPK Sebut DPR dan Pemerintah Telah Membohongi Rakyat

Merdeka.com - Wakil ketua KPK Laode M Syarif menyatakan pemerintah dan parlemen telah melakukan kebohongan terhadap masyarakat Indonesia atas persetujuan pembahasan rancangan undang-undang KPK. Terlebih lagi revisi dilakukan tanpa adanya informasi kepada publik.

"Pemerintah dan parlemen telah membohongi rakyat Indonesia, karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan KPK, tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," kata Laode saat dikonfirmasi, Kamis (5/9).

Laode menyayangkan atas sikap DPR tersebut karena sejatinya tidak ada urgensi revisi terhadap undang-undang KPK. Hal yang juga disesali oleh Laode adalah DPR dan pemerintah dianggap mengabaikan suara masyarakat dalam pembahasan RUU KPK.

"Ini menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," tukasnya.

Sementara itu peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak mengirimkan surat presiden ke DPR terkait pembahasan rancangan undang-undang KPK. Desakan ini merupakan buntut atas sikap DPR yang mengesahkan RUU KPK sebagai usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah.

Ia menuturkan sikap DPR itu telah melanggar hukum karena RUU KPK tidak termasuk dalam rancangan undang-undang prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah. hal itu berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas.

"Ketentuan tersebut sudah diatur lebih teknis dalam Tata Tertib DPR," kata Fajri.

Selain pasal tersebut ada pula Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan.

"Dari ketentuan itu dapat dilihat bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Baleg DPR adalah untuk diusulkan menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan, tidak langsung menjadi usul inisiatif," tandasnya.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut PSHK menyesalkan DPR yang menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk juga ketentuan internal kelembagaannya sendiri, yaitu Tata Tertib DPR.

Ia kembali mengingatkan agar Jokowi untuk tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR, sehingga proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan. Menurutnya Jokowi harus fokus pada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya.