Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

RI Bisa Kehilangan Momentum Jika RUU Cipta Kerja Tak Segera Selesai

RI Bisa Kehilangan Momentum Jika RUU Cipta Kerja Tak Segera Selesai Paripurna Pengganti Komisioner KPU. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Keputusan tersebut dinilai menghilangkan momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

Hal ini dikemukakan peneliti CSIS Yose Rizal Damuri yang mengaku khawatir jika RUU ini tidak rampung dalam waktu dekat.

"Saya khawatir jika tidak segera dibahas maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk bisa memperbaiki ekonomi pasca pandemi," ungkap, Senin (27/4).

Menurutnya, pemerintah seperti kehilangan legitimasi karena mendapat ancaman dari pihak buruh yang ingin berdemo.

"Ya menurut saya seperti kehilangan legitimasi karena ada hal yang lebih penting yaitu soal perekonomian," ujarnya.

Yose mengapresiasi, jika alasan penundaan tersebut untuk mencegah langkah buruh untuk menggelar aksi demo guna menekan penyebaran Covid-19. Namun, lanjutnya, semua pihak harus memikirkan keadaan ekonomi Indonesia ke depan jika tidak ada terobosan dan langkah konkret untuk memperbaikinya.

Menurut Yose, hal paling penting yang harus diperbaiki adalah regulasi investasi.

Yose memprediksi, nilai investasi dunia turun 30-40 persen. Jika tidak bisa menarik investor pasca pandemi maka ekonomi Indonesia akan makin tertinggal dan lapangan pekerjaan makin sempit.

"Sebenarnya simpel saja, jika masyarakat menuntut lapangan pekerjaan maka harus ada investasi yang masuk dan RUU Cipta Kerja ini yang diharapkan mampu mengakomodir investasi," jelas Yose.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi

Banyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja

Seruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
OJK Sebut Nasib Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Ada di Tangan Menko Airlangga
OJK Sebut Nasib Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Ada di Tangan Menko Airlangga

Presiden Jokowi meminta restrukturisasi kredit terdampak pandemi kembali diperpanjang sampai tahun 2025.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pekerjaan akan Hilang 85 Juta di Tahun 2025, Muncul Otomasi & AI
Jokowi: Pekerjaan akan Hilang 85 Juta di Tahun 2025, Muncul Otomasi & AI

Kemunculan otomasi dan AI ini membuat semua negara kesulitan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi warganya.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Sampai Urusan Politik 2024 Ganggu Stabilitas Ekonomi
Jokowi: Jangan Sampai Urusan Politik 2024 Ganggu Stabilitas Ekonomi

Kestabilan ekonomi akan sulit dikembalikan jika sudah terganggu.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK

Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya