Ribka sayangkan ICW terima dana dari lembaga asing
Merdeka.com - Sejumlah organisasi dan Lembaga Swadaya Masarakat (LSM) di Indonesia diduga menerima dana sebagai atas keikutsertaan mengkampanyekan antitembakau dan antirokok di Indonesia dari lembaga fund raising Amerika Serikat yakni Bloomberg Initiative. Hal ini berdasarkan data yang dilansir dari www.tobaccocontrolgrants.org.
Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menyayangkan salah satu lembaga yang menerima dana dari Bloomberg Initiative itu adalah Indonesian Corruption Watch (ICW). Berdasarkan data yang dilansir situs tersebut, ICW menerima dana sebesar USD 45.470 atau setara Rp 409.230.000. Dana tersebut dikucurkan pada periode program bulan Juli 2010 hingga Maret 2012.
"Saya sangat menyayangkan ICW sebagai sebuah lembaga yang concern memberantas korupsi, ternyata menerima dana asing," kata Ribka kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (28/6).
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Siapa yang terlibat dalam program pembiayaan tuberkulosis? Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama yang erat antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menyosialisasikan pilar-pilar dan capaian dalam transformasi pembiayaan kesehatan. Dalam acara ini diluncurkan Inovasi Pembiayaan Kesehatan Strategis Tuberkulosis melalui metode pendanaan JKN.
-
Siapa yang terlibat dalam inisiatif ini? Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa RSA UGM telah berkoordinasi dengan banyak pihak seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dinas pariwisata, dan rumah sakit lainnya yang ada di Yogyakarta.'RSA UGM juga berinisiasi untuk membentuk Health Tourism Board yang bertugas untuk melakukan sertifikasi terkait medical tourism,' ujar Lutfhi.
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Siapa saja investor yang terlibat di IKN? Agung menyebutkan sepanjang tahun 2023 ada sekitar 23 investor pelopor dari dalam negeri yang melakukan Groundbreaking di IKN dengan Investasi non-APBN senilai Rp41 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
Menurut Ribka, dirinya sudah pernah mendengar informasi itu. Kucuran dana itu salah satunya berujung pada rencana Kementerian Kesehatan mengeluarkan Rancangan PP Tembakau. Padahal, rancangan aturan itu dikritisi oleh 15 juta petani yang hidupnya bergantung pada industri tembakau. "Akhirnya ketahuan terima duit dari asing. Kita tahulah bagaimana mereka mendapatkan uang," tegas Ribka.
ICW merima dana dari Bloomberg Initiative agar mendukung pengurangan dampak buruk dari industri tembakau terhadap kesehatan masyarakat dengan mendukung perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah, dalam hal ini diterbitkannya RPP Tembakau.
"Saya awalnya melihat ICW seperti KPK, tetapi akhirnya ketahuan terima duit dari asing. Mereka melacurkan bangsanya sendiri. Kita tahulah bagaimana mereka mendapatkan uang," ungkap Ribka.
Senada dengan Ribka, Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfidz juga menyesalkan LSM yang menerima dana asing untuk kepentingan asing. Dirinya berharap LSM tersebut dapat bekerja secara profesional dan untuk kepentingan rakyat. "Sangat disayangkan," kata Irgan di DPR.
Berdasarkan data yang dilansir www.tobaccocontrolgrants.org, selain ICW, beberapa lembaga yang menerima dana dari Bloomberg Initiative antara lain:
1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menerima dana sebesar USD 159.621 untuk periode Maret 2012-Februari 2014.
2. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebesar USD 280.755 (Oktober 2008-Juli 2010)
3. Direktorat Pengendalian Penyakit Non Menular Kemenkes USD 315.825 (September 2008-Mei 2011)
4. Indonesia Forum of Parliamentarians on Population and Development. Dana sebesar USD 240.000 (Maret 2011-Maret 2012), USD 164.717, dan USD 134.100, bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari anggota DPR RI 2009-2014 pada level nasional demi berlakunya UU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap kesehatan.
5. Asosiasi Kesehatan Masyarakat, Kelompok Kerja Pengendalian Tembakau (USD 542.600 untuk periode kerja Agustus 2007-2009), USD 491.569 untuk periode kerja Sept 2009-Agustus 2010), dan USD 200.000 untuk periode Des 2011-Nov 2012.
6. Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), USD 225.178 untuk periode Juli 2010-Juni 2012.
7. Komisi Nasional Pengendalian Tembakau USD 81.250, periode Des 2009-Januari 2010.
8. Lembaga Pembinaan dan Perlindungaan Konsumen Semarang USD 106.368, periode Nov 2010-Juni 2012. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaAndry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun.
Baca SelengkapnyaPengetatan iklan di luar ruang berpotensi untuk memukul kinerja industri rokok dan olahan tembakau turunannya hingga memicu PHK massal.
Baca SelengkapnyaDia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif
Baca SelengkapnyaJanoe juga memperkirakan adanya potensi penurunan yang dapat terjadi jika pembatasan dan penyempitan iklan rokok diberlakukan.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaBea Cukai semakin gencar memberantas peredaran rokok ilegal di masyarakat. Rokok ilegal merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaKontribusi penting IHT tidak hanya pada pemasukan negara, tetapi juga penyerapan lapangan kerja.
Baca SelengkapnyaMukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau.
Baca SelengkapnyaGus Ipul mengatakan bahwa pembangunan itu salah satunya dibiayai oleh pajak rokok. Dan yang menghambat pajak rokok ini adalah peredaran rokok ilegal.
Baca SelengkapnyaBea Cukai kembali menindak ribuan batang rokok ilegal
Baca SelengkapnyaPengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.
Baca Selengkapnya