Follow
Ribuan buruh di Sukoharjo desak pemerintah cabut PP pencairan JHT
Merdeka.com - Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo yang mengklaim mempunyai 9 ribu anggota, menuntut pemerintah segera mencabut PP No 46 Tahun 2015 tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Mereka menilai peraturan pemerintah tersebut sangat merugikan pekerja. Hal itu karena, untuk bisa mencairkan dana tersebut mereka harus menunggu hingga 10 tahun.
Ketua SPRI Sukoharjo, Sukarno mengatakan, tak hanya harus menunggu selama 10 tahun, dalam peraturan yang baru ini para buruh juga tidak bisa mengambil dana secara keseluruhan.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mendorong perlindungan pekerja? Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja? Sesuai visi BPJS Ketenagakerjaan, prestasi ini merupakan upaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan pekerja Indonesia.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Siapa yang mengkritik rencana BPN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai masalah yang sering terjadi di dalam pemerintahan yakni pembentukan lembaga baru.
-
Siapa yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Pekerja rentan yang diberikan perlindungan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja yang berada pada kategori masyarakat dengan Kemiskinan Ekstrem dan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
-
Mengapa BPJS Ketenagakerjaan penting bagi pekerja di desa? 'Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena di Undang-Undang Desa yang baru ini secara detail menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini sangat penting karena merupakan mandat konstitusi dan program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional,'terang Zainudin.
"Peraturan pemerintah yang baru ini sudah sangat jelas, akan semakin mempersulit keadaan buruh," ujarnya, Sabtu (4/7).
Menurut Sukarno, dulu dana JHT bisa diambil pada saat masa kerja lima tahun, atau lebih rendah dari PP yang baru. Namun sekarang harus menunggu 10 tahun. Hal ini masih diperparah dengan status mereka yang hanya tenaga kontrak yang rawan di PHK.
"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan lagi peraturan yang sebelumnya. SPRI mempunyai sekitar 9000 buruh yang tentunya sangat dirugikan dengan adanya PP baru tentang JHT ini," tandasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ribuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.
Baca Selengkapnya
Salah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025
Baca Selengkapnya
Kini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.
Baca Selengkapnya
Korlap Aksi May Day, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana mengatakan, ada 10 tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini.
Baca Selengkapnya
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu yang dinilai merugikan para pekerja di industri tekstil.
Baca Selengkapnya
Pengunjuk rasa menyatakan program Tapera yang diwajibkan untuk para pekerja merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Baca Selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Selengkapnya
Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat.
Baca Selengkapnya
Proses pembahasan PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes tidak sejalan dengan tata cara perumusan kebijakan yang baik karena minimnya partisipasi bermakna.
Baca Selengkapnya