Ribuan Data Ganda Penerima Bansos di Sumenep
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan data ganda penerima bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non-Tunai yang disalurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat di wilayah itu sebanyak 2.610 keluarga.
"Berdasarkan laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga," kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep, Achmad Zulkarnaen di Sumenep, Jawa Timur, Senin (21/11).
Dia menjelaskan, temuan adanya data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara cek penerima Bansos? Pengecekan penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2024 dapat dilakukan dengan mudah secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Persiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda dan ikuti langkah-langkah berikut:1. Akses Laman Resmi Kemensos: Buka browser di perangkat ponsel atau laptop Anda dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet untuk dapat mengakses halaman ini.2. Masukkan Data Wilayah dan Identitas: Isi informasi mengenai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda. Selanjutnya, masukkan nama sesuai dengan KTP dan NIK Anda.3. Input Kode Verifikasi: Ketikkan kode captcha yang muncul di layar. Jika kode tersebut sulit dibaca, Anda memiliki opsi untuk memperbarui dan mendapatkan kode baru yang lebih jelas.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Gimana caranya cek penerima Bansos PKH? Anda dapat mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek informasi bantuan sosial. Cukup masukkan NIK KTP Anda pada kolom yang telah disediakan di halaman tersebut.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
Zulkarnaen menerangkan yang dimaksud dengan data adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan, di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri dan warga yang telah meninggal dunia.
"Data penerima bantuan sosial ada yang berstatus sebagai ASN, bahkan ada yang menjadi anggota TNI-Polri," ujarnya.
Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan akan menghapus data tersebut dan diperbarui.
Ketua Satgas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.
"Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan," ungkapnya seperti dilansir dari Antara.=
Dia menjelaskan, penerima bansos program sembako dan BPNT tahun 2022 di Sumenep terdata sebanyak 129.295 keluarga, dan terealisasi 127.634 keluarga atau tersisa sebanyak 1.661 KPM
Bansos sembako dan BLT subsidi minyak goreng dialokasikan untuk 127.274 keluarga penerima manfaat, namun yang terealisasi hanya 126.939 keluarga, atau tersisa sebanyak 335 keluarga.
Sedangkan BLT-BBM dan sembako terdata sebanyak 124.458 keluarga, terealisasi sebanyak 123.844 keluarga atau tersisa sebanyak 614. "Sehingga, jumlah total KPM yang terdata ganda dan tidak valid sebanyak 2.610 keluarga," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaDalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.
Baca SelengkapnyaRudy mengungkapkan bahwa kejadian tersebut tidak lepas dari ulah oknum, bukan karena PNM yang kecolongan.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaTim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaSatgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya