Ribut Ahok dan DPRD soal dana siluman dinilai kontraproduktif

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Aktivis Gerakan Indonesia Bangkit, Adhie Massardi menyebut kisruh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta terkait 'dana siluman' RAPBD 2105 mengindikasikan politik di DKI Jakarta yang kontraproduktif. Hal ini dapat dilihat di silang pendapat dalam mediasi yang digelar Kemendagri yang berujung berbau cacian di antara Ahok dan sejumlah anggota maupun pimpinan DPRD DKI.

"Gejolak politik di DKI membuat kami gerah. Terlihat kontraproduktif. Legislatif dan eksekutif sama. Seharusnya DPRD dan Gubernur buat anggaran yang produktif untuk rakyat," kata Adhie di Cafe Penus, Jl. Cikini Raya, Jakpus, Senin (9/3).

Menurut Adhie, persoalan 'dana siluman' hanyalah masalah kecil, sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah antara Ahok dan DPRD DKI. "Kalau setiap eksekutif dan legislatif ada masalah kecil dan di bawah ke ranah publik dapat mencederai demokrasi," lanjut Adhie.

Orang lain juga bertanya?

Sementara, di tempat yang sama, Ahli tata hukum negara, Margarito Kamis mengaku akan melawan aktor dibalik 'dana siluman' APBD DKI. Menurutnya, siapapun yang bertindak otoriter mencuri uang rakyat harus dilawan.

"Hanya dalam kerajaan absolut raja sesukanya meminta uang rakyat. Raja ambil uang rakyat tanpa perlu persetujuan rakyat. Dan itu yang harus kita lawan," kata Margarito.

Margarito mengambil contoh runtuhnya sebuah Kerajaan di Eropa berbentuk monarki absolut saat Revolusi Prancis. Menurutnya, era kerajaan absolut di Eropa yang mengambil uang rakyat adalah sebab dari runtuhnya kerajaan tersebut.

"Revolusi Prancis mengubah semua itu. Raja mengambil uang rakyat tanpa perlu persetujuan. Dan itulah yang harus kita lawan," tutur Margarito.

Dari contoh itu, Margarito melihat Ahok dan DPRD DKI sama-sama bermain dalam 'dana siluman ini. Menurutnya, baik APBD dan APBN adalah hak rakyat. Secara konstitusional anggaran yang dikumpulkan dari rakyat tersebut tidak boleh dipakai tanpa persetujuan rakyat melalui wakilnya serta dalam negara demokratis, anggaran tersebut harus dirancang bersama-sama.

"Tidak boleh ada anggaran yang tidak dibicarakan kepada rakyat. Oleh karena itu, proses hukum tetap dilanjutkan dan hak angket juga diteruskan di DPRD sehingga kita tahu di mana pelanggarannya dan negara kita makin baik," pungkasnya.

(mdk/bal)