Ridwan Kamil akan Konsultasi dengan Kemendagri Soal Kebutuhan Penanganan Corona

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan beragam fasilitas dalam jumlah banyak terkait penanganan virus corona (Covid-19). Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui membutuhkan beragam fasilitas untuk pelayanan dan penanganan wabah virus corona di wilayah yang dipimpinnya. Apalagi, dirinya sudah menetapkan Jawa Barat berstatus siaga.

Sejauh ini, rencana yang disiapkan adalah berdialog dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kebutuhannya tersebut. Meski demikian, dia mengaku belum bisa mengungkap secara detil apa saja kebutuhan yang dimaksud.

"Janji dari Kemendagri akan memanggil kami, daerah yang terdampak pertama ini. Sehingga saya belum bisa jawab juga tapi kalau disebut kebutuhan dan laporan kita butuh alat yang jumlahnya gak sedikit," ucap dia usai rapat koordinasi tertutup antisipasi Penanganan Covid-19 bersama Forkopimda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/3) malam.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan alasan di balik keputusannya memberlakukan status siaga corona di Jawa Barat bukan hanya pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai dua warga yang dinyatakan positif. Selain itu, dia mengaku laporan yang disampaikan dari berbagai daerah tentang jumlah pasien yang sedang berada dalam pemantauan mencapai puluhan.

"Kenapa posisi siaga? Karena jumlah laporan (pasien berstatus dalam pemantauan) di daerah itu makin banyak," ucapnya.

Tidak sedikit pula masyarakat yang menanyakan ketersediaan dan meminta dikirim masker. Soal itu, dia mengklaim sudah memberikan edukasi bahwa warga yang sehat tidak perlu menggunakan masker.

Pusat Informasi dan Koordinasi Sudah Beroperasi

Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) resmi beroperasi di command center Gedung Sate. Sesuai dengan namanya, semua hal yang berhubungan dengan virus akan dilaporkan secara aktual dan faktual, termasuk upaya pencegahan.

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar, Hermansyah melayani pertanyaan dan pengaduan dari masyarakat yang memiliki atau melihat orang terdekat punya gejala terpapar virus corona.

Nomor Hotline COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Jabar: 0811-2093-306, dan Emergency Kesehatan: 119. Sejak nomor hotline dibuka pada Selasa (3/3/2020) sampai Rabu (4/3/20) pukul 15:00 WIB, unit tersebut sudah melayani 63 sambungan telepon. Sementara Emergency Kesehatan 119 melayani 225 sambungan telepon.

Menurut Hermansyah, pertanyaan maupun pengaduan dari masyarakat akan dikoordinasikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar. Sejauh ini, pertanyaan dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinkes Jabar dan Emergency Kesehatan 119, rata-rat soal masker, alur kedatangan luar negeri, hand sanitizer, dan keluhan medis.

"Karena alur pelaporan dan penanganan COVID-19 di Jabar satu pintu. Nanti dari Dinkes Jabar diteruskan ke Dinkes Kabupaten/Kota masyarakat yang melapor. Jika masyarakat mengajukan pertanyaan, Dinkes Jabar akan langsung merespons," ucapnya melalui siaran pers yang diterima.

"Saya rasa masyarakat harus paham apa yang dilakukan ketika memiliki atau melihat orang terdekat mempunyai gejala COVID-19. Setidaknya ada channel atau kontak yang bisa dihubungi, dan mereka bisa menyampaikan," ucapnya.

Selain itu, keberadaan Pikobar berfungsi menangkal informasi bohong atau hoaks terkait COVID-19 di Jabar yang kerap meresahkan masyarakat.