Follow
Ridwan Kamil gandeng polisi tindak Uber yang berkeliaran di Bandung
Merdeka.com - Meski sudah dilarang beroperasi oleh Pemkot Bandung, aplikasi layanan transportasi Uber, masih saja membandel. Mereka terus beroperasi, bahkan menambahkan layanan praktis yaitu Bayar di tempat.
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, keberadaan Uber masih ilegal. Maka dari itu, pria akrab disapa Emil ini akan berkoordinasi dengan kepolisian, guna menindak operasional transportasi berbasis online tersebut.
"Nanti kita cari cara untuk tertibkan, dan untuk diskusi dengan kepolisian," kata Ridwan di Balai Kota Bandung, Jumat (11/6).
-
Apa alasan Ridwan Kamil tak memakai public figur di timsesnya? 'Dari kita internal saja, tidak mencari public figur seperti apa, jadi karena dibutuhkan oleh kita itu keharmonisan dan managerialnya. Jadi bukan sosok, hanya managerial aja,' beber Bang Emil.
-
Apa yang diserahkan kepada Ridwan Kamil? Hari ini Bang Eki mewakili kawasan dewan adat dari Bamus Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pelestarian budaya Betawi di Jakarta yang baru, Jakarta yang naik kelas menjadi kota global,' kata RK.
-
Apa pekerjaan Ridwan? Meski bukan dari kalangan artis, Ridwa diketahui kerja di salah satu stasiun televisi swasta, lho.
-
Apa yang ingin diselesaikan Ridwan Kamil? 'Dan kita komit dalam nanti visi misi kesehatan juga perbaikan kesehatan apalagi polusi, kita mendengar ya seringkali RS penuh oleh ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut). Nah faktor polusi, jadi kita akan fokus untuk penyelesaian kesehatan udara seperti bagian dari prioritas nanti kalau terpilih,' kata Ridwan Kamil.
-
Kenapa Golkar belum putuskan Ridwan Kamil? 'Waktu itu kan mungkin Ridwan Kamil bersedia karena waktu itu berasumsi bahwa Pak Anies Baswedan tidak akan maju lagi karena sudah jadi capres,' kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
-
Kenapa Ridwan Kamil butuh waktu lama buat timses? Mengingat RK sendiri diusung oleh koalisi gemuk KIM Plus.
Sejak dibekukan Pemkot Bandung pada September 2015 lalu, Uber dilarang mengaspal di Kota Kembang ini. Sebab, Emil menyatakan Uber belum menyelesaikan urusan administrasi. Apalagi payung hukum moda transportasi juga belum memadai.
"Saya sudah bilang enggak ada izin. Uber enggak boleh beroperasi di Bandung sebelum urusan hukum selesai," ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan, pemilik Uber sudah melanggar aturan.
"Kalau sudah gitu, di Bandung urusan pelanggar aturan," tutup Ridwan.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun melakukan pengecekan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengatakan, program itu sebelumnya pernah dijalankan di Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
RK belum mengantongi KTP Jakarta. Sehingga dia harus mencoblos di daerah sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengaku banyak kelompok disabilitas belum mendapatkan kartu subsidi atau Kartu Layanan Gratis (KLG) yang ingin naik TransJakarta dan Mikrotrans.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil masih enggan menanggapi rumor mengenai peta politik jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengaku tengah fokus belanja masalah di Jakarta. Bukan cuma ingin datang ke masyarakat untuk sekadar foto-foto
Baca Selengkapnya
Rencana ini diungkapkan Ridwan Kamil saat menghadiri agenda BARK atau Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil di Jakarta Utara.
Baca Selengkapnya
Tak menduga bakal punya penumpang eks gubernur jebolan kampus Amerika, sosoknya mengaku merinding.
Baca Selengkapnya
"Salah satu curhatan pesepeda contoh ya, Kang gimana saya mau sepeda hari Senin-Selasa datang ke kantor lengket enggak ada tempat mandi," ujar RK menceritakan.
Baca Selengkapnya
Sebagai seorang arsitek, Ridwan Kamil mengatakan ada beberapa catatan untuk Ibu Kota saat ini.
Baca Selengkapnya
Ketiga calon gubernur mengeluarkan jurus meminimalisir tawuran. Adu program diharapkan tidak hanya upaya meraih suara namun benar-benar menuntaskan persoalan.
Baca Selengkapnya
DPRD Jawa Barat segera mengirimkan berkas pemberhentian Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat kepada Kemendagri.
Baca Selengkapnya