Ridwan Kamil Imbau Kepala Daerah Salat Id di Rumah, Tunda Kegiatan Silaturahmi

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepala daerah untuk melaksanakan Salat Idulfitri secara terbatas. Jelang lebaran dia menegaskan acara yang mengundang kerumunan seperti takbir keliling akan dirazia pihak kepolisian.

Permintaan Ridwan Kamil sudah disepakati oleh para kepala daerah melalui rapat virtual pada Selasa (11/5). Ridwan Kamil sendiri berencana Salat Idulfitri di masjid di kawasan rumah dinas di Kota Bandung.

"Presiden yang memutuskan tidak salat tidak Istiqlal tapi di Istana Bogor. Saya pun mengimbau agar kepala daerah juga sama melaksanakan ibadah di kediaman masing-masing," kata dia.

Selain melaksanakan proses ibadah terbatas, pria yang akrab disapa Emil ini mengimbau untuk menunda agenda silaturahmi atau ziarah kubur. Tujuannya, menekan potensi penyebaran Covid-19.

Menurut dia, dalam aktivitas silaturahmi, ada potensi protokol kesehatan terabaikan. Padahal, status pandemi masih berlaku meski ada vaksin maupun sumber daya untuk mengatasi Covid-19 sudah ada.

"Antar tetangga saling mengunjungi, ngobrol, makan, buka masker, itu potensi besar sekali. Kita tidak anjurkan dan kita larang. Ziarah kubur dibolehkan setelah tanggal 16. Jadi sebelum (tanggal 16) itu, kuburan akan ditutup," kata dia.

Selain itu, kesepakatan antara dirinya dan kepala daerah adalah melarang takbir keliling. Kegiatan takbir masih bisa dilakukan secara terbatas di masjid dengan protokol kesehatan yang ketat atau secara virtual.

"Malam takbiran tidak boleh ada takbir keliling. Itu akan dirazia oleh polisi. Tapi takbiran silakan dilakukan di masjid atau musala dengan kapasitas 10 persen dan menerapkan protokol kesehatan," kata dia.

Wisata di Zona Merah dan Oranye Ditutup

Di sisi lain, Ridwan Kamil mengungkapkan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya sudah tak berstatus Zona Merah. Namun, status itu berpindah ke Kabupaten Majalengka.

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengingatkan objek wisata di zona oranye dan merah ditutup satgas setempat. Kebijakan tegas ini diharapkan tidak menimbulkan polemik yang terjadi di tengah masyarakat dengan istilah mudik dilarang, wisata diperbolehkan.

"Pariwisata ditutup di zona merah dan zona oranye. Tapi kalau dia zona hijau dan kuning, diperbolehkan dengan kapasitas 50 persen. Jadi seadil-adilnya pergerakan ekonomi dan protokol kesehatan," tandasnya.