Ridwan Kamil Ingatkan Pemindahan Jenazah di Pemakaman Covid-19 Bisa Dipidana

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan bahwa praktik pemindahan jenazah di pemakaman khusus Covid-19 bisa dipidanakan. Semua yang berhubungan dengan penanganan pandemi harus melalui koordinasi dengan satuan tugas setempat.

“Kuburan digali kembali itu bisa kena pasal pidana, jadi tidak boleh dilakukan dan semua yang sifatnya berhubungan dengan Covid itu harus ada izin dari satgas setempat,” terang dia di Mapolda Jabar, Senin (15/3).

“Kalau tidak ada (izin) namanya ilegal apapun alasannya tidak diperkenankan. Kan sudah dikuburkan, jadi semua keputusan melakukan tindakan yang berhubungan dengan Covid harus ada izin satgas setempat,” terang dia lagi.

Ini berlaku bagi jenazah yang meninggal dunia dan dikuburkan di tempat pemakaman Covid-19 dalam status menunggu hasil tes. Artinya, ketika hasil tes negatif namun jenazah sudah terlebih dahulu dikuburkan, maka tetap tidak bisa dipindahkan.

“Nah, kalau dipindahkan tetap izin dari satgas mengatakan prosedurnya boleh tapi kalau tidak maka masuk kategori pelanggaran hukum,” terang dia.

Permohonan pemindahan jenazah ini terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, Kota Bandung. Pihak keluarga rata-rata menyertakan surat keterangan negatif saat mengajukan surat permohonan. Biasanya, jenazah tersebut sudah dikebumikan saat hasil swab tesnya belum keluar.

"Iya ada jenazah yang dipindahkan setelah keluarga membawa surat keterangan bahwa jenazah yang sudah dikubur itu negatif Covid 19," ucap Petugas Dinas Tata Ruang Pemkot Bandung, Sudrajat.

"Kalau tidak ada surat negatifnya (dan tidak ada izin) kami juga tidak berani," ucap dia.