Ridwan Kamil: Jabar Harus Kembali Tumbuh dengan Positif

Merdeka.com - Besaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di angka Rp44 triliun. Anggaran itu digunakan untuk sejumlah hal, salah satunya pemulihan ekonomi termasuk pembayaran beberapa proyek pembangunan dengan skema pembayaran tahun jamak (multiyears).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan fokusnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di akhir tahun positif. Semua hal, KUA PPAS, rencana kegiatan kegiatan, terkait detil anggaran akan dibahas di Perda APBD.

"Nah, fokusnya adalah Jabar harus kembali tumbuh dengan positif. Maka prioritas semua anggaran kita arahkan untuk pemulihan ekonomi pascacovid-19," kata dia di Gedung DPRD Jabar, Jumat (11/9).

"Diperkirakan nilai volume APBD kita ada di Rp44 triliun. Ini terlihat sama dengan tahun lalu, karena ada tambahan pinjaman daerah dari pemerintah pusat dengan bunga nol persen itu sekitar Rp4 triliun yang membuat volume apbd kita menjadi sehat," ia melanjutkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat akan menyepakati menggunakan pinjaman daerah untuk fokus pada anggaran anggaran untuk pemulihan ekonomi.

Kemudian, beberapa pembiayaan proyek skala besar digunakan dengan skema baru. Artinya, proses lelang tidak akan dilakukan setiap tabun.

"Kita juga memberikan inovasi baru ada beberapa proyek yang tidak lagi pertahun, tapi multiyears atau tahun jamak karena kalau proyek besar dikerjakan per tahun per tahun biasanya (proses pengerjaannya) hilang empat atau lima bulan untuk proses lelang tahunan," kata dia.

"(Skema pembiayaan multiyears) itu contohnya proyek masjid raya jawa barat. Nah sekarang diputuskan, terima kasih Pak Ketua (DPRD Jabar) memberikan kebijakan kebersamaan," terang dia.

Selain proyek masjid raya, proyek lain di antaranya, jalan under pass di Depok, jalan raya di Garut hingga di Sukabumi. Proses lelangnya hanya sekali tapi anggarannya bisa untuk dua sampai tiga tahun tanpa harus dilelang lagi.

"Kita sudah mulai lelang, setelah KUA PPAS ini. tapi tentu pekerjaannya dilakukan di awal tahun 2021, tapi proses lelangnya dilakukan setelah kesepahaman karena volume angkanya sama," imbuh dia.

"Harapannya dengan inovasi ini maka belanja tidak lagi tersendat sendat di awal mulai naik di tengah dan puncaknya di akhir, tapi (dengan inovasi ini) dari awal sudah ngebut (proses pengerjaan proyek). itu hasil kesepahaman yang sudah ditandatangani dengan pimpinan dewan," pungkasnya. (mdk/lia)