Ridwan Kamil Keberatan Disebut Realisasi Vaksinasi Covid di Jabar Masih Rendah

Merdeka.com - Pengaturan alokasi vaksin Covid-19 tak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi memiliki diskresi untuk menentukan alur distribusi ke tingkat kota kabupaten.

Isu ini sempat dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyatakan ada ketidakakuratan daftar dari Kemenkes berkaitan dengan suplai untuk daerah. Hal ini kerap menimbulkan kendala ketersediaan vaksin. Ada daerah yang berlebih, ada yang kekurangan karena dalam hitungan hari stok sudah habis.

“Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau ini kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin, kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi,” ucap dia, pertengahan pekan lalu.

“Maka kami meminta udah serahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” terang dia lagi.

Hari ini, kebijakan tersebut berubah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kesepakatan mengenai pengelolaan hingga manajemen distribusi vaksin Covid-19.

“Distribusi vaksin sudah disepakati bahwa informasi akan kami kelola. Kami punya diskresi untuk mengatur di provinsi. Jika ada yang kehabisan cepat, bisa kami pinjam ambil dari yang stoknya masih banyak. Itu sudah disepakati dengan kemenkes,” kata dia, Selasa (10/8).

“Dengan begini, kami diberikan kewenangan mendistribusikan, hanya dari kemenkes ada lampiran. Kota kabupaten ada berapa, tapi bisa didebatkan jika kita punya argumen yang lebih proporsional,” tegas dia.

Keberatan Jika Disebut Vaksinasi Masih Rendah

Di sisi lain, ia keberatan jika masih ada narasi yang menyebut vaksinasi di Jawa Barat masih rendah. Sejauh ini total vaksin Covid-19 yang sudah digunakan sebanyak 9,2 juta dosis dari sekitar 10 juta dosis yang diterima dari Kemenkes. Jumlah itu hampir sama dengan DKI Jakarta, meski secara jumlah penduduk, Jawa Barat jauh lebih banyak.

“Saya keberatan kalau selalu disebut vaksinasi Jabar masih rendah. Kita itu menghabiskan apa yang dikasih. Jangan selalu mengukur dengan presentase. Jumlah yang diberikan ke Jabar dan DKI itu mirip mirip. Kita habiskan dengan kecepatan yang sama,” kata dia.

“Tapi kalau dipresentasekan terhadap jumlah penduduk, maka memang terlihat rendah. Tapi ini bukan karena kinerja. Tapi karena dikasih vaksinnya segitu. Kalau boleh sesekali membandingkannya dengan absolut dengan berapa jumlah yang sudah disuntikan. Kita sudah dua sampai tiga kali lipat dari bali misalkan. Tapi kalau presentase dengan penduduk Bali yang hanya 5 juta, tentu (jabar) masih rendah,” ia melanjutkan.

Capaian vaksinasi Covid-19 Jawa Barat jika dilihat dari sisi jumlah yang sudah terealisasi berada di peringkat dua setelah DKI Jakarta. Ia meminta pemerintah pusat menambah alokasi vaksin di wilayah Jawa Barat. Jika ingin mencapai target herd immunity pada Desember 2021, Jawa Barat butuh 15 juta vaksin Covid-19 tiap bulan.

“Desember bisa selesai (mencapai herd immunity di Jabar) dengan catatan jumlah vaksin yang diberikan ke Jabar 15 juta dosis per bulan,” pungkasnya.