Ridwan Kamil Minta Pelaksanaan PPKM Tak Berjilid-jilid Seperti Sinetron

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memiliki dampak dalam hal mendisiplinkan warga. Hanya saja, ia mengakui ada kekurangan dalam praktiknya.

Selama dua minggu PPKM tahap satu, sudah ada 9,6 juta orang yang ditegur untuk melaksanakan kedisiplinan memakai masker dan protokol kesehatan. Semua itu berdasarkan laporan TNI dan Polri melalui aplikasi pelaporan setiap pekan.

"Tingkat kedisiplinan yang dilaporkan itu meningkat di awal januari tanggal 6 saya catat kedisiplinan memakai masker hanya 50-an persen kemarin sudah 83 persen, kedisiplinan jaga jarak dulu 40 persen sekarang sudah 81 persen, jadi kerja dari TNI, Polri dan Satpol PP ada terasa tapi belum 100 persen," kata dia, Senin (1/2).

Hal lainnya adalah pelaporan kasus masih bercampur, meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjanjikan di minggu kedua Februari pencampuran itu sudah tidak ada.

"Mudah-mudahan komitmen itu hadir karena membingungkan kepada kami juga contoh empat hari lalu saat kasus jabar 3 ribu itu 2 ribunya kasus lama coba. Jadi ternyata kasus H-1 hanya seribu tapi kecampur dengan kasus H-5 dan H-14 sampai dua ribu diumumkan 3 ribu seolah di hari itu ada 3 ribu padahal tidak," terang dia.

Salah satu ide yang disampaikan mengenai pendataan adalah lab melaporkan ke pemerintah pusat langsung diumumkan. Jangan sampai data yang sudah dilaporkan tapi dikembalikan lagi untuk konfirmasi ke pemerintah kota dan kabupaten.

Disinggung mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM tidak efektif, Ridwan Kamil menyoroti data kasus yang kurang tepat, tidak seakurat realita di lapangan.

"Masih ada lebih dari 10 ribu kasus belum terumumkan coba, jadi datanya sudah ada terus kapan diumumkan kita juga tidak tahu, apakah nanti diledakkan pengumumannya tiba-tiba 10 ribu jabar," ucap dia.

"Nah, ini membuat analisis PPKM pun harus kita lihat lagi, tapi kalau mau dibedah berdasarkan non kasus aktif ya, karena indikator PPKM kan banyak misalnya penegakan hukum kan tadi dari 50 disiplin naik ke 83 kemudian jaga jarak ke 81 persen rumah sakit turun tadi panik di 80 sekarang di 70," ia melanjutkan.

Artinya, jika dilihat secara data per data kedisiplinan ada perbaikan. Namun, jika dilihat kasus per aktif maka ia mengakui tetap ada kenaikan. Perbaikan data menjadi urgent supaya kita tidak salah menganalisis dan mengomentari, tapi kalau bicara non kasus maka jabar banyak kemajuan PPKM ini.

"Tapi kita tidak mau lengah, PPKM ini jangan lama-lama soalnya kasihan ekonomi kan makanya penegakannya dua minggu ke depan harus lebih giat supaya bisa memutus PPKM, tapi kalau dua minggu ke depan masih belum maksimal nanti berjilid-jilid lagi seperti sinetron, kan kasihan warga," pungkasnya.