Ridwan Kamil Minta Ribuan Alat Tes PCR Tersimpan di Gudang Segera Dipakai

Merdeka.com - Pemprov Jabar meminta puluhan ribu test kit Covid-19 metode PCR yang masih ada di gudang segera digunakan. Alat PCR diprioritaskan untuk masyarakat yang terindikasi positif berdasarkan rapid test.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, distribusi alat rapid test sudah mencapai sekitar 75 ribu unit. Dari jumlah itu, yang sudah digunakan dan terdata sebanyak 51.836 unit, 1.190 orang di antaranya terindikasi positif.

"Bagi yang (terindikasi) positif (berdasarkan rapid test) akan dilanjutkan dengan PCR Swab," kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Daud Achmad, dalam konferensi pers daring, Senin (13/4).

"Pak Gubernur juga menyampaikan kepada satgas segera melakukan tes. Selama ini masih ada alat tes yang masih di gudang. Rapid tes ada 24 ribu unit, PCR 20 ribu unit, harus segera digunakan. Sasarannya kepada orang yang terscreening, ia adalah prioritas yang mendapat PCR," kata dia.

Di luar data rapid test, sejak pandemi virus covid-19 terjadi, per hari Senin (13/4/2020) siang, sudah ada 450 orang yang dinyatakan. Dari jumlah itu, ada 43 yang meninggal dunia, sedangkan yang sembuh 13 orang.

Terus Lakukan Tes Masif

Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku akan terus melakukan tes masif. Minggu lalu, kapasitas untuk tes Swab yang maksimal hanya 140 pengetesan, mulai minggu ini bisa sampai 1.200 pengetesan.

"Alat yang dibeli oleh APBD provinsi sudah datang dari Korea Selatan ditambah ada hibah dari Unpad maka pengetesan swab perhari bisa 1.200 dan ada tambahan jumlah yang sama ada hibah dari Kementerian BUMN yang akan menyumbangkan PCR mesin dari Swiss itu kita akan tempatkan di Pantura," kata dia di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Dia meminta tes masif ini diiringi dengan kedisiplinan masyarakat menjalankan social distancing. Indikatornya, sejauh ini belum ada penularan virus covid-19 kepada anak sekolah.

"Hampir tidak ada anak-anak sekolah di Jabar yang kena Covid-19, kenapa? Karena mereka ternyata kelompok yang paling disiplin, diam di rumah, ikut arahan gurunya tidak ke mana-mana, nah ini menunjukkan kuncinya memang semakin kita disiplin maka semakin Covid-19 jauh dari kita," jelas Ridwan Kamil.

Data kasus Covid-19 di wilayah Jawa sampai hari ini, 2.466 orang dengan status pengawasan dengan rincian 1.106 orang sudah selesai diawasi dan 1.360 orang masih dalam pengawasan.

Kemudian, yang masuk kategori dalam pemantauan ada 31.926 orang, kemudian yang sudah selesai 17.022, sisanya 14.094 masih dalam pemantauan.

Persiapan Jelang PSBB

Dalam kesempatan yang sama, Daud Achmad, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepala daerah di wilayah Bodebek sedang berburu dengan waktu dalam memverifikasi data penerima bantuan berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB di lima daerah di Jabar direncanakan pada mulai 15 April lalu.

Diketahui, ada tujuh sumber bantuan yang akan diterima warga selama penerapan PSBB. Di antaranya, bantuan dari pemerintah pusat berbentuk program keluarga harapan (PKH), Kartu Pra Kerja hingga sembako dari presiden. Kemudian, ada pula bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah masing-masing wilayah.

"Dari pusat sudah banyak, ada PKH, sembako, sembako dari presiden, dana desa 25-30 persennya bisa dipakai bantuan sosial, kartu prakerja, bantuan gubernur, ada bantuan juga dari pemerintah kabupaten kota. Menurut laporan sudah disiapkan," jelasnya.

"Data kasar (penerima bantuan) sudah masuk. Ini kita masih memverifikasi dan memvalidasi data-data tersebut," kata dia.

Dikatakannya, verifikasi data menjadi proses menjadi sangat penting. Harapannya, masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan haknya, atau tidak terjadi duplikasi penerima bantuan.

"Pak gubernur memerintahkan tanggal 15 (April) ini sudah mulai (didistribusikan). Fokus kita di daerah Bodebek yang diberlakukan PSBB," kata dia.

Mekanisme bantuan tersebut didistribusikan bekerjasama dengan Bulog dan PT Pos. Bantuan dari pemerintah provinsi sebesar Rp500 ribu, Rp150 ribu di antaranya berbentuk uang sisanya berbentuk kebutuhan pokok.

Bulog dan PT Pos mengirimkannya hingga tingkat kecamatan atau desa. Dari sana, bantuan akan langsung diantar kepada penerima oleh ojek online. Setelah itu, penerima akan difoto hingga dicek KTP untuk verifikasi kemudian menandatangani tanda terima basah dan elektroniknya.

Terpisah, Emil menambahkan, mengatakan bantuan dari pemerintah pusat memiliki instrumen sendiri karena sudah rutin. Khusus bantuan dari Pemprov Jabar, sembako akan dibeli dari pasar. Bulog akan dimaksimalkan ketika bahan baku dari pasar sudah tidak ada. Tujuannya, pedagang pasar bisa tetap terjaga perekonomiannya.

"Dikirimnya oleh PT Pos karena punya sistem inventori aplikasi yang canggih nanti mereka mempekerjakan ojek online yang menganggur gara-gara Covid sehingga sistemnya di deliver oleh motor-motor ini. Tentu nanti konsultasi dengan bhabinkamtibmas dan Babinsa tentu nanti sampai ke rumah-rumah penduduk supaya kondusif. Tapi yang terpenting dicatat adalah perantau juga kita bantu ya," jelas dia