Ridwan Kamil pecat 14 kepala sekolah terbukti lakukan Pungli

Merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali menunjukkan tidak main main dengan urusan penegakan aturan. Pria akrab disapa Kang Emil ini memberhentikan 14 kepala sekolah di Kota Bandung, mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA karena melakukan pungutan liar (Pungli).

"Ini penegakan aturan disiplin khususnya di dinas pendidikan. Jadi selama tiga bulan dari sekitar bulan Juli sampai September, Inspektorat Kota Bandung melakukan penyelidikan terhadap aduan dari warga melalui ombudsman terkait mal administrasi kemudian juga aliran Pungli yang juga menjadi perhatian kita," ujar Emil di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kamis (20/10).

Emil mengungkapkan, ada 19 sekolah di Kota Bandung yang diselidiki karena terindikasi melakukan berbagai pelanggaran saat proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2016. Emil menyebut hasil dari penelusuran yang dilakukan inspektorat tersebut didapati bahwa ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan sekolah.

Pelanggaran pertama, pihak sekolah melakukan penerimaan tidak sah dari penjualan kepada anak sekolah seperti buku seragam yang tidak semestinya mendapatkan keuntungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran kedua, pihak sekolah mendapatkan gratifikasi dari penerimaan mutasi siswa baru.

Pelanggaran ketiga, ada penerimaan yang tidak dilaporkan atas pengelolaan barang yang tidak tercatat dalam pengelolan rencana keuangan sekolah. Emil mencontohkan seperti pengelolaan sewa kantin yang masuk ke kantong pribadi.

"Jadi ada pelanggaran mal administrasi, namun tidak ada aliran uang hanya pelanggaran wewenang. Kemudian juga ada aliran dana ilegal yang masuk dalam bentuk gratifikasi. Ini sudah terbukti dan rekomendasi dari inspektorat," kata Emil.

Dia menuturkan akibat dari pelanggaran yang dilakukan, ada 14 kepala sekolah yang diberhentikan. Kepala sekolah yang diberhentikan terdiri dari berbagai jenjang yakni SD, SMP dan SMA.

Untuk jenjang SD ada tiga kepala sekolah yang diberhentikan yakni kepala sekolah SDN Sabang, SDN Banjarsari dan SDN Cijagra 12. Untuk jenjang SMP ada enam kepala sekolah yang diberhentikan yakni kepala sekolah SMPN 2 Bandung, SMP 5 Bandung, SMPN 13 Bandung, SMPN 6 Bandung, SMPN 7 Bandung dan SMPN 44 Bandung. Adapun untuk jenjang SMA, ada lima kepala sekolah yang akan diberhentikan yakni kepala sekolah SMAN 2 Bandung, SMAN 3 Bandung, SMAN 5 Bandung, SMAN 8 Bandung dan SMAN 9 Bandung.

"Kepala sekolah dalam kewenangan Pemkot diberhentikan, jadi tidak lagi jadi kepala sekolah. Mereka diminta mengikuti seleksi kepala sekolah lagi dari awal. Jadi mereka sudah lulus harus mengulang lagi proses seleksi kepala sekolah. Untuk kepala sekolah SMA, karena sudah menjadi kewenangan provinsi, kita rekomendasikan pemberhentian kepada gubernur sesuai pelimpahan kewenangan. Jadi kita nunggu keputusan dari provinsi," ungkapnya.

Selain memberikan sanksi pemberhentian jabatan kepala sekolah, Emil juga memberikan hukuman skorsing kepada lima kepala sekolah untuk jenjang SD yakni SDN Soka, SDN Bina Harapan 1 dan 2, SDN Centeh, SDN Halimun, SDN Nilem.

"Hukuman kepala sekolah ini diskorsing 3 bulan dan dihukum penundaan kenaikan pangkat," katanya.

Tak hanya itu, Emil pun memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung agar menegakan Perwal PPDB.

"Karena didapati antara aturan yang sudah baik tapi control di lapangan tidak begitu sempurna, mengakibatkan banyaknya peluang terjadinya pelanggaran di lingkungan pendidikan Kota Bandung," pungkasnya. (mdk/did)