Ridwan Kamil Perjuangkan Pemekaran di Jabar Demi Pangkas Ketimpangan Ekonomi

Merdeka.com - Jawa Barat diklaim menjadi daerah unggulan bagi perusahaan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Namun, pembangunan ini belum merata dengan indikator masih adanya ketimpangan sosial masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Jabar masih menjadi prioritas nomer satu untuk investasi. Dari 100 persen industri yang ada di Indonesia, 60 persen perusahaan menanamkan modalnya di Jabar, sisanya disebar ke provinsi lain.

Pria yang akrab disapa Emil ini pun mengakui bahwa infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ia menyatakan, indeks kepuasan publik pun Jabar adalah daerah yang infrastrukturnya baik.

"Berarti (provinsi) yang lain lebih parah," katanya saat menjadi pembicara dalam acara Infrastructure Summit 2019 di Graha Sanusi, Universitas Padjajaran (Unpad) Kota Bandung, Jumat (26/4).

Meski begitu, Jabar tetap membutuhkan konektivitas yang lebih baik. Prinsipnya, dimana ada konektivitas di situ ada ekonomi.

Emil mencontohkan, sebelum ada tol Cipularang, di Kota Bandung hanya terdapat 70 hotel. Setelah ada tol Cipularang, jumlah hotel meningkat menjadi sekitar 400 unit. Hal itu menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di kota Bandung sebesar 7,6 persen.

Namun, bukan berarti tidak ada tantangan di balik catatan positif. Mantan Walikota Bandung ini mengatakan, gini rasio masih tinggi dibanding rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan ada ketimpangan yang harus diselesaikan.

"Definisi ketimpangan banyak, salah satunya ketimpangan kewilayahan. Jabar dari tengah ke utara 2 per 3 manusia Jabar bermukim (atau) berperadabannya di sana. Sebagian kecil di Jabar selatan," ucapnya.

Kemudian ada ketimpangan antara desa dan kota. Masyarakat yang tinggal di kota mempunyai akses terhadap peluang lebih tinggi menjadi nilai tambah. Sementara orang desa cenderung pasif menunggu pertolongan.

"Tadi disampaikan bu menteri (Sri Mulyani), tidak semua pertumbuhan tinggi berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Jangan-jangan pertumbuhan tinggi dinikmati oleh menengah atas, tidak menengah bawah," imbuhnya.

Inginkan Pemekaran Daerah

Oleh karena itu, selain mencari investor dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, fokusnya dalam lima tahun mengurangi ketimpangan kewilayahan melalui perjuangan politik.

"Tidak semua terkuantifikasi ekonomi. Ilustrasinya begini, dana dari ibu Sri Mulyani (Menkeu), perbedaan dana DAU Jawa Timur dengan Jabar itu Rp 10 triliun lebih banyak Jatim," terangnya.

Ia menyebut hal itu adalah ketidakadilan. Pasalnya, penduduk Jabar mendekati 50 juta jiwa. Sedangkan penduduk Jatim hanya 40 juta, tapi pemberian dana dari pemerintah pusat lebih banyak. Secara matematis, tidak masuk akal. Karena anggaran itu berbanding lurus dengan jumlah pemerintah daerah.

Jatim yang penduduknya 40 juta, diurus oleh 38 pemerintah daerah. Jabar, yang memiliki penduduk 50 juta jiwa hanya diurus oleh 27 daerah (kabupaten/kota).

"Saya memohon, saya sudah menyampaikan ke pak presiden langsung, bisakah dana dari pusat itu proporsional dengan jumlah penduduk, bukan proporsional jumlah daerah," ucapnya.

Untuk itu, ia ingin ada daerah otonomi baru. Jawa Barat minimal memiliki 40 pemerintah daerah.

"Kita memperjuangkan ketimpangan ekonomi ini dengan perjuangan politik, memohon kepada pemerintah pusat agar fiskalnya berbanding lurus dengan proporsi penduduk, bukan proporsi daerah. Kedua, akan memperbanyak daerah otonomi baru, supaya pelayanan publik proporsional lebih baik seperti di Jatim," ucapnya.

Akselerasi Pembangunan dengan Skema KPBU

Ridwan mengatakan, hampir semua daerah di Indonesia berpikir sangat konvensional dalam penggunaan anggaran. Mereka hanya mengandalkan dana yang ada di APBD saja.

"Punya APBD 100 ya 100 saja. Akibatnya, mau ngaspal jalan 100 meter kira-kira, hari ini 20 meter dulu tahun ke satu, nanti nunggu uang dulu, sampai tahun ke lima selesai 100 meter. Pola pikirnya, kalau ada uang baru kita belanjakan. Very conventional," tegasnya.

Pemikiran itu sangat berbeda dengan konsep negara-negara maju, seperti Korea, Malaysia atau Inggris. Mereka memanfaatkan skema pembiayaan pembangunan semua sektor menggunakan public private partnership atau KPBU.

"Seperti kita berumah tangga mau punya rumah. Masa nunggu dulu di bantal kita punya uang Rp 3 miliar baru beli rumah di tahun ke lima belas. Yang kita lakukan setelah menikah kita ke bank ambil KPR, cash flow keluarga gak terganggu," imbuhnya.

"Logika sederhana ini tidak terjadi di Indonesia secara umum. Seminar ini jadi penting bagi universitas menggelorakan bahwa ada cara lain dalam mengakselerasi peradaban Indonesia itu. Setelah lima tahun jadi wali kota, sebenarnya pintu membangun itu ada 8 pintu tapi gak semua kepala daerah memahami," pungkas Emil.