Ridwan Kamil : Rakyat tak suka dengan wacana remisi bagi koruptor
Merdeka.com - Wacana pemberian remisi bagi koruptor menuai kritik dari berbagai kalangan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bahkan menyebut, rakyat tidak suka dengan wacana remisi untuk para koruptor.
"Jadi menurut saya, secara psikologis rakyat tak suka dengan wacana ini," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Kamis (19/3).
Pria berkaca mata ini mencoba memahami sudut pandang pertimbangan dari Menkum HAM Yasonna Laoly terkait remisi bagi perampas duit. Kalau pun pemerintah keukeuh dengan pemangkasan tahanan bagi koruptor harus bisa dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat luas.
-
Kenapa presiden bisa memberikan grasi? Pemberian grasi ini termuat dalam Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
-
Siapa yang mendapatkan remisi di Hari Lebaran? Napi yang memenuhi syarat akan mendapatkan remisi. Bahkan ada yang langsung bebas setelah mendapatkan potongan hukuman itu.
-
Kenapa MK membuka kesempatan kesimpulan? Selama RPH berlangsung, ia mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres 2024.
-
Siapa yang diminta legowo menerima hasil putusan MK? Para penggugat hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Kenapa pelaku penganiayaan dibebaskan? Dengan potongan video selanjutnya korban yang masih bocah sempat menangis setelah kepalanya dipukul dengan botol.'Meskipun Om aing jenderal aing tak pernah minta tolong ke om aing nu jenderal. Sok searching di google maneh, Mayjen Rifki Nawawi. Apakah aing pernah minta tolong, gak pernah,' ujar si remaja dalam video.
-
Siapa Kerto Pengalasan? Dalam pasukan Pangeran Diponegoro yang ikut bertempur dalam Perang Jawa (1825-1830), ada seorang panglima yang cukup kontroversial bernama Kerto Pengalasan.
"Tapi kalau ada pertimbangannya yang masuk logika, saya minta tolong dijelaskan alasannya mengenai wacana remisi koruptor," ungkapnya.
"Soalnya isu korupsi itu sesuatu yang dibenci, sehingga segala sesuatu yang membuat seolah-olah pemberantasan ini melemah, karena ini menjadi hal tak disukai," katanya.
Yasonna sendiri mengaku akan tetap merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 terkait syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yasonna menyebut itu merupakan ranah Kemenkum HAM, bukan KPK, polisi, atau Jaksa.
Emil menambahkan, jika pemerintah bisa menjelaskan alasan remisi yang bisa dimasukkan logika, masyarakat tentu akan menerimanya. "Pak menteri jelaskan secara detil. Kalau masuk akal enggak masalah," tandasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.
Baca SelengkapnyaMenurut Kholid hal itu hanya sebuah ekspresi sebagian warga yang belum mengenal Ridwan Kamil secara langsung
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pemimpin adalah pengambil keputusan sehingga penting memiliki penasihat.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Daerah Khusus Jakarta Ridwan Kamil berharap debat Pilkada ke depan tak seperti debat Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, putusan MK membuat kontestasi Pilkada 2024 menjadi ramai. Semakin banyak pasangan calon yang ikut Pilkada, maka masyarakat akan diuntungkan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil (RK), merespons Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menyebut debat cagub-cawagub Jakarta masih terlalu normatif.
Baca SelengkapnyaIde Ridwan Kamil akan menyediakan mobil curhat jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta dikritik netizen.
Baca SelengkapnyaRidwan juga menegaskan bahwa sudah berkali-kali menyatakan akan mencintai Jakmania.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil berjanji akan menyelesaikan konflik hunian warga Kampung Bayam jika menjadi gubernur terpilih.
Baca SelengkapnyaRK kemudian membeberkan sejumlah cara untuk mencintai warga miskin kota melalui programnya seperti kredit tanpa bunga.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil bilang debat Pilkada Jakarta bukan lah ring tinju.
Baca SelengkapnyaWasekjen PKB Syaiful Huda menilai kritik atas program yang disampaikan kandidat sangat penting untuk dilakukan agar dapat diuji di ruang publik.
Baca Selengkapnya