Ridwan Kamil Sebut Desain Ibu Kota Baru Kurang Tepat dan Boros Lahan

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut berkomentar mengenai rencana pemindahan Ibu Kota. Menurutnya, kebijakan itu dinilai kurang tepat dan tidak efisien.

"Sebagai arsitek, saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal yang kurang tepat. Asumsinya lahannya terlalu luas, 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros lahannya," kata dia saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Barat, Senin (26/8).

Dari pengamatannya, banyak kebijakan pemindahan Ibu Kota di dunia mengalami kesalahan. Contohnya di Ibu Kota Negara Brazil, Brasilia lahannya yang terlalu luas membuat warganya tidak betah. Lalu Ibu Kota Myanmar, Nay Pyi Taw terbilang sepi.

Contoh kebijakan pemindahan Ibu Kota negara yang paling tepat adalah Washington DC yang secara luas dan jumlah penduduknya ideal. "Kalau mau contoh baik tirulah Washington DC, cukup dengan 17 ribu lahannya untuk 700 ribu orang. Kota padat, bisa jalan kaki nyaman," terangnya.

"Jangan mengulangi kesalahan segala harus lahan luas (wacana pemindahan ke Kalimantan). Kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk itu," terang dia.

Disinggung mengenai konsep city forrest yang akan digunakan dalam pembangunan Ibu Kota baru Indonesia, Ridwan Kamil memilih untuk menyoroti luasnya lahan yang digunakan.

"Manusia di kota butuh jarak dekat bukan jauh. Semua konsep harus jarak jauh konsekuensinya mahal infrastruktur. Berarti trotoar harus lebih panjang, jalan banyak. Maka belajar dari kesalahan negara lain, tirulah yang baik, dari kajian saya itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro telah menyerahkan dua kajian terkait pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi, Jumat (23/8) lalu. Kajian tersebut mengenai struktur tanah dan dampak ekonomi pembangunan kota baru.

Bambang telah menjelaskan tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan dilakukan di tahun 2020. "Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan," ujar Bambang.

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan mulai memasuki tahap groundbreaking pada tahun 2021, di mana yang akan dibangun pertama kali merupakan pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 sampai dengan 6.000 hektare (Ha).

"Kita akan menyediakan lahan sekitar 6.000 hektare, tapi mungkin yang akan efektif 3.000 hektare," kata Bambang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

"Untuk core pertama itu sekitar 3.000 ha. Setelah itu luasannya 200.000-300.000 sehingga bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik," jelasnya.

Nantinya, begitu lokasi ibu kota baru ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas, rencana pemindahan ini membutuhkan anggaran hingga Rp466 triliun, yang didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.